IPW: Solusinya Bukan pada Rompi Antipeluru

Jakarta - Munculnya pro dan kontra perlu tidaknya petugas kepolisian yang bertugas di lapangan dilengkapi rompi antipeluru bagi Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane tak perlu diperdebatkan.

Neta menekankan persoalan utama sebenarnya bukan perlengkapan seperti rompi antipeluru yang perlu diperbanyak. Namun, harus dilihat sejauh mana perubahan kemampuan komunikasi dan pelayanan Polri kepada masyarakat.

Selama ini, Neta menyebutkan anggaran untuk penambahan rompi antipeluru terbatas sehingga petugas di lapangan yang memakai juga minim. Biasanya, petugas memakai rompi antipeluru ketika dalam tugas khusus seperti penggerebekan teroris, narkoba, dan kejahatan tingkat tinggi lainnya.

Adapun, dalam tugas sehari-hari petugas Polantas atau Binmas tidak mengenakan rompi antipeluru. Soal anggaran khusus, lanjut Neta, Polri perlu berkoordinasi dengan Komisi III DPR dan pemerintah. “Bisa saja seluruh petugas memakai rompi dan gak masalah. Tapi, harganya lumayan mahal yaitu dari Rp 3 juta-Rp 5 juta per rompi yang biasa diimpor dari Amerika,” kata Neta kepada detikcom, Sabtu lalu.





Dia melanjutkan, bila memang ingin melengkapi dengan rompi antipeluru sebaiknya Polri juga membenahi struktur komunikasi jajaran dan kelakuan sikap oknumnya. Persoalan sikap arogan, diskriminatif, dan pungutan liar harus diprioritaskan untuk diubah oleh setiap anggota Polri.

Fenomena polisi nyambi juga harus ditertibkan agar citra polisi sebagai pelayan masyarakat tetap ada. Bukan sebagai pelayan pihak tertentu hanya karena duit. Menurutnya, hal ini menjadi titik pangkal yang harus dibenahi.
 
“Walaupun polisi memakai rompi antipeluru tapi kalau hubungannya tetap memburuk, aksi penembakan atau pembakaran kantor polisi tetap terjadi, percuma,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan polisi memang perlu menggunakan rompi antipeluru saat bertugas terkait dinas pekerjaan yang penting. Namun, Polri perlu juga mengoptimalkan kinerja intelijen agar bisa mengungkapkan kasus-kasus penembakan misterius yang terjadi selama ini.

Menurut Didik persoalan ini muncul karena masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan Polri dan saling terkait seperti peredaran senjata ilegal, penyelundupan barang-barang di pelabuhan tikus dan lainnya. Masalah tersebut jika tidak bisa segera diselesaikan maka akan meresahkan sistem keamanan di kehidupan masyarakat.

“Hemat saya bukan di rompi antipeluru. Benar memang butuh. Tapi harus diselesaikan dulu yang masalah peredaran senpi ilegal kalau memang ingin ditertibkan,” kata Didi kepada detikcom, Jumat lalu.


(brn/brn)