Mobil Murah Tetap Pakai BBM, Ahok: Jadinya Dapat Insentif Dobel Dong!

Jakarta -

Polemik tentang Low Cost Green Car (LCGC) masih berlanjut. Mobil murah yang ternyata memakai energi tidak terbarukan (unrenewable energy) ini bisa membebani subsidi BBM negara. Bila itu yang terjadi, maka mobil murah mendapatkan insentif yang berganda. Cuma menguntungkan industri otomotif?

Seperti diketahui, untuk LCGC, pemerintah menghapus komponen Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Bila tetap menggunakan bensin, maka mobil murah ini juga akan mendapatkan subsidi BBM.

"Jadinya dobel dong mereka dapat insentif. Bukan insentif untuk orangnya karena semua orang bisa beli mobil. Harusnya insentifnya ke transportasi umum selain kereta api," jelas Wagub DKI Basuki T Purnama, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/9/2013).

Ahok menilai dengan mengeluarkan aturan mengenai mobil murah, pemerintah pusat dinilai tidak konsisten. Lantaran di satu sisi ingin mengurangi konsumsi BBM namun di satu sisi memberikan peluang menggunakan BBM yang lebih banyak dengan adanya mobil murah ini.

"Karena pemerintah juga nggak konsisten. Kalau mau konsisten, cabut subsidi. Di ibukota nggak ada subsidi minyak. Kita hanya subsidi bus. Bus gratis tapi tidak ada subsidi minyak. Itu baru fair dan seimbang. Kalau tidak, kalau minyak murah, orang akan terus beli (mobil)," jelas Ahok.

Dia masih gusar dengan adanya aturan mobil murah ini. Aturan ini cenderung berpihak pada industri otomotif asing.

"Di satu pihak Anda harus konsisten. Anda jangan menambah beban subsidi. Yang beli berapa banyak? Kita bisa tuduh Anda menguntungkn industri mobil. Kan konyol. Ada apa? Semua bisa berdebat. Kalau mau konsisten, jangan ada minyak subsidi," tegas dia.

Sebelumnya Menteri Perindustrian MS Hidayat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 33/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (LCGC). LCGC memang mendapatkan fasilitas keringanan pajak sehingga harganya lebih murah.

Dari juknis itu ada ketentuan soal harga patokan mobil maksimal Rp 95 juta per unit. Hidayat menuturkan dalam juknis Menperin disebutkan harga Off the Road mobil LCGC belum termasuk Biaya Balik Nama, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Daerah lainnya), termasuk penyematan fasilitas keamanan dan transmisi otomatis.

"Itu belum termasuk toleransi untuk penambahan teknologi transmisi otomatis 15% + toleransi untuk penambahahan fitur safety 10% air bag, Antilock Brake System dan lain-lain," katanya.

Hidayat menegaskan program Low Cost and Green Car ini tidak semata-mata membuat mobil dengan harga murah, tetapi lebih kearah membangun struktur industri komponen otomotif dan meningkatkan kemandirian nasional di teknologi otomotif, terutama teknologi engine, transmisi dan axle (power train). Juga kualitas dan safety produk tetap dipertahankan.

(nwk/mad)