SBY Tak Izinkan Ryamizard ke DPR

Jakarta - Bisa jadi, perseteruan eksekutif dan sebagian anggota legislatif soal pergantian Panglima TNI kian meruncing. Yang paling gres, Presiden SBY tidak mengizinkan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu memenuhi panggilan Komisi I DPR untuk menyampaikan misi dan visinya sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Endriartono Sutarto.Alasan yang disampaikan SBY, dengan ditariknya surat Presiden Mega tentang pengabulan mundur Tarto sebagai Panglima TNI oleh SBY lewat surat tertanggal 25 Oktober, maka sudah tidak ada rencana pergantian Panglima TNI."Kita tidak mengizinkan karena proses pergantian Panglima TNI sudah ditarik, sehingga tidak ada rencana pergantian Panglima," kata Sutarto di Istana Merdeka, Jl.Medan Merdeka Utara,Jakpus, Kamis (4/11/2004) pukul 09.25 WIB pada wartawan.Hal itu dikatakan Tarto usai melakukan pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla, Menkopolhukam AS Widodo, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, dan Seskab Sudi Silalahi, dipimpin Presiden SBY."Keputusan Presiden ini agar tidak menyebabkan dualisme kepemimpinan di tubuh TNI. Karena tidak ada satu pun perundangan-undangan yang memberikan wewenang pergantian Panglima TNI di DPR. Baik UU Pertahanan dan UU TNI menyebutkan, yang mempunyai kewenangan melakukan pemanggilan Panglima TNI adalah presiden," tegas Tarto."Keputusan Presiden (SBY) telah menarik keputusan presiden pertama tanggal 25 Oktober. Artinya, proses itu sudah tidak ada. Karena memang pergantian kewenangannya ada pada presiden," demikian Tarto.Seperti diketahui, Presiden SBY mengeluarkan surat mencabut surat presiden sebelumnya mengenai pergantian Panglima TNI dan menetapkan panglima yang baru. Surat Presiden itu bernomor No.R41/Pres/10/2004 yang ditandatangani pada 25 Oktober 2004 dan menarik surat presiden No.R32/Pres/10/2004 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri pada 8 Oktober 2004. Surat itu dibacakan biro persidangan dalam rapat paripurna DPR di Jakarta pada Rabu (27/10/2004). Dalam surat itu disebutkan, Presiden belum berencana mengganti Panglima TNI dengan alasan kesinambungan. SBY menegaskan surat itu tidak terkait pada pribadi Endriartono sebagai panglima yang mengundurkan diri maupun Ryamizard Ryacudu sebagai calon yang ditetapkan Megawati. "Tapi ini untuk konsolidasi dan jajaran pemerintah menyeluruh," kata SBY dalam surat tersebut. (nrl/)