Jokowi Keluhkan Aturan Birokrasi yang Berbelit-belit

Jakarta - Jokowi dikenal sebagai gubernur yang tidak menyukai sistem prosedur yang berbelit-belit. Menurutnya, yang penting dari sebuah program itu adalah hasil yang maksimal.

"Aturan kita itu meruwetkan pekerjaan kita. Bukannya kita mau nabrak aturan, tapi jadi rumit dan tumpang tindih," keluh Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2013).

Menurutnya, aturan yang ditetapkan pemerintah pusat terkadang mempersulit program yang direncanakannya. Jokowi memang lebih menyukai kepraktisan. Pengalamannya sebagai seorang wiraswasta banyak membentuknya sebagai orang yang berorientasi pada hasil, tidak terbelenggu dalam birokrasi yang ribet.

"Yang paling penting orientasinya ke hasil, untuk manfaat. Saya yang penting ke situ," cetusnya.

Jokowi mengatakan aturan yang dibuat pemerintah layaknya pagar yang sangat tinggi. Pagar yang dibuat untuk menghalangi tindak korupsi di Indonesia. Sayangnya, pagar itu dinilainya tidak efektif.

"Tahu nggak kita tuh dipagari tinggi sekali. Dipikir orang yang di birokrasi semuanya kayak merampok uang semua. Sudah dipagari tinggi tetap dirampok juga. Anggaran yang sudah masuk diambil juga banyak. Seharusnya aturannya yang diubah, pengawasan realnya diikuti terus. Ikuti terus. Itu yang benar," kata Jokowi.

Dalam hal ini, ia menyoroti fungsi inspektorat yang harusnya bekerja maksimal di bidang pengawasan. Menurutnya, inspektorat harusnya lebih banyak di lapangan.

"Inspektorat tidak duduk di meja. Ikuti terus di lapangan," pungkasnya.

Beberapa program DKI memang banyak terkendala disebabkan prosedur yang harus dijalani untuk direalisasikan. Misalnya pengadaan bus, pembangunan MRT dan beberapa program lainnya.

(mnb/rmd)