.webp)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok tidak menampik adanya mafia di rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, termasuk preman–preman yang dibayar para penghuni yang memiliki unit rusun lebih dari satu.
Bekas Bupati Belitung Timur yang dikenal tegas ini dapat memaklumi ketakutan warga penghuni rusunawa karena adanya intimidasi. Namun Ahok tetap meminta agar segala persoalan yang dialami penghuni tetap dilaporkan kepada dirinya.
“Makanya kalau takut (mafia atau preman), (kirim) SMS saja ke saya diam-diam,” kata Ahok saat ditemui detikcom di Balai Kota DKI, Jumat (6/9).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita lagi mau siapkan (sistem) elektronik, nanti begitu data masuk gak bisa diubah lagi, saya lagi suruh Bu Endang (Endang Widjayanti, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah) siapkan,” ujar Ahok menjelaskan.
Saat ini, lanjut Ahok, pihaknya telah mengirim relawan Ahok untuk mengawasi rusunawa Marunda dari praktik-praktik penyalahgunaan rusun yang diperuntukkan bagi warga pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan belum memiliki rumah tersebut. “Bukan Ahok Center, relawan Ahok dinamakan Ahok Center,” kata dia menegaskan.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, mengatakan harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap oknum mafia yang bermain di rusunawa agar ada efek jera. Selain itu, perlu juga melibatkan warga penghuni yang tinggal di rusunawa untuk bisa berkomunikasi secara positif.
Menurut dia, selama ini bila hanya Jokowi dan Ahok serta Kepala Dinas Perumahan yang bekerja akan sulit. Karena para oknum ini masih bandel dan tidak takut mengulangi kecurangan yang sama seperti sebelumnya.
Sanusi menekankan, persoalan ini penting dan harus disadari karena tidak akan berhenti kalau cara penanganannya tidak tegas. "Kalau itu memang oknum, ya pecat dan masukan penjara. Siapa pun itu, meski PNS Balai Kota kek, atau siapa lainnya. Biar ada efek jera," tegas Sanusi kepada detikcom, kemarin.
Adapun Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Pangihutan Marpaung, mengatakan rusun yang disubsidi untuk warga kurang mampu di Jakarta sudah diserahkan ke Pemprov DKI.
Soal rusunawa di Marunda, ia juga mengaku persoalan itu yang berhak menjawab adalah Kelapa UPT Rusunawa serta Kadinas Perumahan. "Yang ngatur harga sewa, peraturan macam-macam ya Pemrov DKI. Kan ada Perdanya," katanya kepada detikcom, kemarin.
