Gerindra Ngotot Turunkan Presidential Threshold

Jakarta - Pembahasan revisi UU Pilpres tak mengalami kemajuan dan terancam tetap dengan Presidential Treshold (PT) 20 persen kursi DPR. Partai Gerindra yang ingin PT turun membantah pencapresan Prabowo terganjal dengan syarat 20 persen.

"Sudah dari dulu kita perjuangkan karena kita tangkap sinyal masyarakan ingin ada calon alternatif," kata Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat kepada detikcom, Selasa (10/9/2013).

Menurutnya, tak ada kaitannya usul syarat PT diturunkan dari 20 persen dengan pencapresan Prabowo, dimana Gerindra saat ini masih jauh dari syarat PT.

"Dulu Jokowi jadi cagub karena syarat 15 persen, kalau 20 persen bagaimana. Jadi sudah lama sejak awal agar ada calon alternatif, kalau 20 persen hanya akan ada dua atau tiga pasang capres saja," tutur anggota Baleg itu.

Ia meminta agar pembahasan revisi UU Pilpres segera digelar lagi bulan ini meski pada rapat terakhir dedlock dan sepakat dibahas Oktober nanti.

"Kita meminta supaya bulan September ini bisa diputuskan. Kalau tidak dapat dengan sepakat bulat, ya diputuskan dengan pemungutan suara agar jangan sampai tersandera hanya karena peerbedaan pendapat," tuturnya.

"Semakin lama diputuskan, pasti akan mengganggu kalender Pilpres pada tahun depan. Tidak perlu ada ketakutan untuk mengambil putusan soal RUU Pilpres ini," imbuhnya.

Dalam rapat Baleg terakhir ada tiga fraksi yang ingin PT diturunkan dari 20 persen, yaitu PPP, Hanura dan Partai Gerindra. Fraksi lain masih bertahan dengan 20 persen. Sementara PKS meski tak ingin PT diubah tetapi memandang perlu untuk merivisi UU Pilpres.

(bal/van)