Pemerintah Kurang Serius Tangani Pemulangan TKI Ilegal

Jakarta - Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) menilai pemerintah kurang serius menangani pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia."Pemerintah tidak memiliki data pasti tentang TKI yang dipulangkan. Kondisi TKI yang sampai di Indonesia dalam keadaan sakit tidak mendapat perhatian cukup. Mereka hanya diantar ke rumah sakit tetapi tidak diperhatikan kondisi selanjutnya," kata Staf Advokasi Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) Lili Pujiati di Posko TKI, Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/11/2004).Menurut Lili, ada 2 tipe pemulangan TKI yakni pemulangan TKI ilegal dan pemulangan TKI yang mendapat amnesti dari pemerintah Malaysia."Kalau TKI ilegal yang pernah dihukum, mereka pulang hanya membawa pakaian yang melekat di badan saja. Banyak TKI yang dipulangkan memilih membeli tiket sejak di Batam dan langsung pulang ke kampung halamannya tanpa bersedia didata kembali. Mereka mengantisipasi tindakan pemerasan," paparnya.Untuk itu, kata Lili, FOPMI mengusulkan dibentuk organisasi atau wadah yang memperhatikan nasib TKI. Bagaimana koordinasi antara PJTKI dengan Pemerintah?"Pemerintah terhadap PJTKI sangat lembut sehingga kurang memperhatikan data kepergian TKI ke luar negeri," ujarnya.Lebih lanjut, Lili mengatakan pemerintah kurang memperhatikan pelatihan yang diterapkan kepada TKI seperti penyuluhan, pelatihan yang menggambarkan kondisi riil di lapangan sehingga banyak terjadi kasus perkosaan,pembunuhan dan penganiayaan."Kami juga tidak setuju dengan terminal III di bandara karena kerap terjadi pungutan liar dalam jumlah besar dan prosedurnya tidak jelas," demikian Lili. (aan/)