PBNU: Parpol Agama dan Non Agama Sama Saja, Doyan Duit

Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, pemberantasan korupsi di Indonesia yang menjadi agenda reformasi harus dikaji. Persoalannya, permasalahan korupsi menjadi kian kronis menerpa berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu tertuang dari hasil Rapat Pleno PBNU 2013. Rapat juga membahas permasalahan politik dan menyikapi tantangan perubahan nasional 2014.

PBNU mencontohkan sikap koruptif yang kian kronis itu adalah terkait persengkongkolan oknum partai politik, birokrasi, dan pengusaha. Lingkaran tersebut dinilai sebagai sumber terus berlangsungnya korupsi. Kejahatan korupsi sendiri tidak memandang pelakunya berasal dari partai agama atau non agama.

"Jadi, sama saja partai politik agama dan non agama. Namanya juga partai politik doyan duit semua dan KKN semua," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di konfrensi persnya, di Pondok Pesantren Universitas Sains Al Quran (UNSIQ), Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2013).

Said mendorong agar seleuruh stakeholder melakukan percepatan konsolidasi demokrasi. Masyarakat diimbau

Karena itu PBNU mendorong stakeholder melakukan percepatan konsolidasi demokrasi dan mengupayakan masyarakat agar lebh maju dalam berdemokrasi.

"Semakin baik dan rakyat semakin cerdas, serta mengerti apa arti berdemokrasi. Bukan karena uang bukan karena kepentingan," tuturnya.

Hasil rapat pleno yang menelurkan berbagai rekomendasi, selanjutnya akan disampaikan ke seluruh lembaga penyelenggara negara. Said berharap, meski pihaknya hanya menelurkan masukan atau rekomendasi, namun pada tataran pelaksanaan hal tersebut diserahkan kepada pemerintah.


(tfn/ahy)