Jokowi Dinilai Bukan Satu-satunya Capres Kuat PDIP

Jakarta - Nama Jokowi menempati posisi teratas dalam sejumlah survei nasional sebagai kandidat terkuat capres 2014. Dalam rakernas PDIP yang akan digelar besok, apakah nama Jokowi akan menjadi satu-satunya nama yang dipertimbangkan untuk maju sebagai capres dari PDIP?

"Siapa bilang? Masih ada Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan yang lainnya. Saya kira Jokowi bukan satu-satunya," ujar Direktur Center for Election and Political Party, FISIP UI, Reni Chandriachsja Suwarso, kepada detikcom, Kamis (5/9/2013).

Menurut Reni, popularitas nama Jokowi menguat dalam sejumlah survei karena faktor publikasi media yang luar biasa. Popularitas Jokowi menjadi antitesa terhadap SBY.

Doktor jebolan University of Victoria, Melbourne ini menilai hasil survei dan polling sejumlah lembaga tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran dalam penentuan capres, terutama bagi PDIP sebagai partai politik tempat Jokowi bernaung. Meskipun nama Jokowi sangat populer dibanding tokoh lain, Jokowi diyakini tidak akan berani melangkah maju nyapres kecuali mendapat restu dari Megawati.

"PDIP mungkin saja akan punya dilema di Pilpres tapi tidak di Pileg. Tapi Indonesia ini kok kayaknya diatur oleh lembaga survei dan polling. Lihat dulu siapa yang bayar survei dan polling tersebut. Politik itu permainan belakang layar. Jangan-jangan nama Jokowi sengaja 'dimenangkan' karena ada kandidat lain yang siap-siap menunggu momentum," cetusnya.

Namun demikian, Reni melihat tingginya popularitas Jokowi harus menjadi peluang bagi PDIP untuk meraih keuntungan di Pemilu 2014. Karena itu, rakernas yang akan digelar pada tanggal 6-8 September 2013 nanti harus menjadi momentum strategis dalam mencapai keuntungan tadi. Rakernas PDIP menurut dosen Perbandingan Politik UI ini dipastikan akan membahas soal penggalangan dukungan, evaluasi kesiapan jelang pemilu, dan memperkuat spirit of the corps selain isu capres dan cawapres.

"PDIP sebaiknya santai saja, dan ambil keuntungan dari polling yang tinggi untuk Jokowi. Meningkatkan elektabilitas. Pilpres jelas butuh suara yang jauh lebih banyak dari Pilkada gubernur, apalagi walikota. Jadi harus dipastikan Jokowi juga didukung kelompok militer, polisi, kaum bisnis, kaum ulama, kaum cerdik cendikia, menarik para pendukung independen, moderat, konservatif, bisa meraih simpati orang Jawa, Papua, Aceh, Dayak, Makasar, Batak dan semua suku dan semua agama," pungkasnya.

(rmd/mpr)