Akbar: Elektabilitas Ical Jangan Sampai Pengaruhi Elektabilitas Golkar

Jakarta - Dari berbagai survei capres dan cawapres, elektabilitas capres Partai Golkar Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical cenderung stagnan. Hal ini ditakutkan akan berpengaruh pada elektabilitas Golkar di Pemilu Legislatif.

"Dari berbagai survei, (Ical) masih dibawah 10 persen. Proyeksinya 30 persen jangan sampai mempengaruhi elektabilitas partai. Saya selalu mengatakan, fokus pada pemilu legislatif, bertekad seperti di 2004," ujar Akbar usai diskusi FDN & AT Institute dengan tema "Konsep Nusantara dalam Semangat Kemerdekaan NKRI" di Auditorium FDN, Kantor Taman A9, unit C8-C10, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2013).

"Di 2004, dari segi presentase 23 persen. Bagaimana kita bisa memenangkan kembali, ada 2 hal yang bisa kita capai. Kita bisa mencalonkan presiden secara langsung dan juga kita bisa confident dengan partai," imbuh mantan Ketua DPR itu.

Akbar menambahkan, dirinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar akan melihat dulu penyebab dari hal tersebut, baru bisa memberikan pandangan.

"Sementara saya hanya bisa mengatakan kalau kami mencermati, kalau nanti kita harus cari apa yang jadi penyebab, ada yang perlu kita evaluasi. Kita utamakan kepentingan institusi, kita harus memperkuat institusi," kata Akbar.

Akbar juga mengatakan Rapimnas Partai Golkar pada bulan Oktober nanti akan membahas agenda-agenda penting untuk partai. Namun, dia mengaku belum agenda untuk membahas tentang pencapresan.

"Kalau mengenai pencapresan secara formal tidak ada niat, wacana untuk mengevaluasi. Wajar kalau Rapimnas, kami dari Wantim melihat bagaimana calon prresiden, apakah mempunyai peluang untuk menang, kami juga melihat bagaimana respon masyarakat dan hal itu dilihat dari elektabilitas," kata Akbar.

"Nanti bulan Oktober, kita tunggu saja, biasanya agenda-agenda penting oleh partai, tentang Pemilu legislatif 2014, Pemilu Presiden 2014. Kita mengevaluasi dari apakah sudah berjalan baik, konsolidasi sudah berjalan, apakah sukses kaderisasi, apakah sudah menyuarakan rakyat. Saya kira perlu dievaluasi," papar Akbar.

(dha/mpr)