Gapoksi I DPR: Langkah SBY Tarik Surat Mega Sudah Tepat

Jakarta - Gabungan Kelompok Fraksi (Gapoksi) I DPR telah terbentuk dan langsung bekerja. Hasil rapat pertama Komisi I versi Koalisi Kerakyatan ini adalah penilaian bahwa langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menarik surat mantan Presiden Megawati tentang pergantian Panglima TNI sudah tepat.Hasil rapat ini disampaikan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara I Lantai 19, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11/2004) pukul 14.00 WIB. Jumpa pers dihadiri Djoko Susilo (F-PAN), Suripto (F-PKS), Andi M. Ghalib (F-PPP), Mangindaan (F-PD), dan Dedi Djamaluddin Malik (F-PAN).Dijelaskan, rapat dihadiri 21 anggota dewan, yakni masing-masing lima orang dari F-PD, F-PAN, dan F-PPP, empat orang dari F-PKS, dua dari Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi. Dalam rapat itu dilakukan pemilihan pimpinan komisi dan Djoko Susilo terpilih sebagai ketua. Ia didampingi tigat wakil ketua, yakni Suripto, Andi Ghalib, dan Mangindaan (PD), serta Dedi Djamaludin Malik sebagai humas.Setelah itu rapat membahas tiga hal. Yang pertama adalah surat Presiden SBY yang menarik surat Persiden Megawati tentang pergantian Panglima TNI. Gapoksi I menilai apa yang dilakukan SBY adalah hal yang terbaik. Gapoksi I juga menolak pengajuan interpelasi dari DPR. Juga dibahas masalah TKI ilegal di Malaysia. Gapoksi I menyatakan pemerintah harus memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Dan deplu harus proaktif dalam menyelesaikan kasus ini. Masalah yang ketiga dibahas adalah tragedi tewasnya puluhan Muslim di Thailand. Gapoksi I menyatakan ASEAN perlu membentuk Komisi Pencari Fakta karena kasus ini memiliki implikasi politik pertahanan yang besar bagi kawasan ASEAN. Gapoksi I juga menilai opini yang dikeluarkan deplu masih lemah dan terkesan takut-takut. Deplu diminta untuk lebih tegas menyikapi kasus ini. Gapoksi I juga menyatakan tidak setuju terhadap aksi sweeping warga Thailand di beberapa tempat di Tanah Air terkait kasus ini. (gtp/)