Yogya Jadi Jawara Soal Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan

Jakarta - Dalam Indonesia Governance Index (IGI) 2012 yang baru saja diluncurkan oleh Kemitraan, rata-rata tata kelola provinsi dan pembangunan daerah di Indonesia hanya mencapai 5,70 dari indek nilai 1,00 sampai 10,00. Dari 33 Provinsi, Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat tata kelola tertinggi sedangkan Maluku Utara menjadi yang terendah.

"Pencapaian ini masih jauh untuk dibanggakan bila dilihat dari nilai maksimumnya 10," ujar Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2013).

Wicaksono mengatakan, IGI mengukur peringkat menggunakan empat arena yang menjadi Political Offices dari data yang didapatkan dari tahun 2011 sampai 2012. Keempat arena itu, pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.

"Dari empat arena kita nila bagaimana partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiansi dan efektivitas kinerja tata kelola pemerintahan di masing-masing provinsi di Indonesia," ujar Wicaksono.

Wicaksono mengatakan, rendahnya rata-rata kinerja tata kelola pemerintah di Indonesia memang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di setiap provinsi.

"Ditambah IGI juga menemukan bahwa prinsip keadilan dan Birokrasi dinilai cenderung buruk," imbuh Wicaksono.

Berikut Peringkat Nasional dan Rata-rata Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Provinsi di Indonesia:

1. DIY 6,80
2. Jaktim 6,43
3. DKI Jakarta 6,37
4. Jambi 6,24
5. Bali 6,23
6. Sumsel 6,19
7. Kalsel 6,19
8. Riau 6,19
9. Sulut 6,17
10. Lampung 6,01
11. Babel 5,97
12. Kalteng 5,95
13. Sumut 5,94
14. Sulbar 5,91
15. Jabar 5,88
16. Jateng 5,88
17. Banten 5,85
18. Aceh 5,82
19. NTB 5,74
20. Sumbar 5,70
21. Sulsel 5,67
22. Kaltim 5,66
23. Gorontalo 5,64
24. Kepri 5,60
25. Sulteng 5,47
26. Kalbar 5,11
27. Sultra 5,05
28. Maluku 4,95
29. Papua 4,88
30. NTT 4,87
31. Bengkulu 4,81
32. Papua Barat 4,48
33. Maluku Utara 4,45

(spt/mok)