Hilangnya 15 Anggota DPR di Audit Hambalang Indikasikan BPK Terkontaminasi

Jakarta - Tak ada sama sekali muncul nama anggota DPR RI di audit proyek Hambalang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap II. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menilai BPK telah terkontaminasi kekuatan politik saat menghilangkan belasan nama anggota DPR yang sebelumnya tertera.

"BPK kita anggap telah terkontaminasi oleh kekuatan politik. Terbukti dengan hilangnya 15 nama itu. Sangat aneh jika audit sama sekali menghilangkan sejumlah peran individu anggota DPR," kata anggota Koalisi Abdullah di Kantor KontraS, Jl Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2013).

Koalisi telah melaporkan kejanggalan ini kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) untuk ditindaklanjuti lebih jauh. "KontraS menjadi harapan kita untuk membantu mencari 15 orang yang hilang," ujarnya.

Koalisi menilai pernyataan BPK hasil audit merupakan informasi yang tertutup tidaklah relevan. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang.

"Kita menilai objektivitas BPK menjadi bias. Koalisi melalui keterbukaan informasi publik hilangnya 15 nama agar dibuka kepada publik, kami memandang alasan kerahasiaan sudah tidak relevan dari BPK," tutur anggota Koalisi lainnnya, Hendrik.

Inisial nama-nama anggota DPR yang dilaporkan karena diduga 'hilang' yaitu MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Koordinator KontraS Haris Azhar berjanji akan melakukan investigasi terhadap pelaporan ini.

"Kita akan melakukan investigasi terkiat hilangnya anggota DPR. Ada 2 mekanisme terbuka, baik ke DPR maupun BPK, apakah mereka mengetahui keberadaan ke 15 orang ini," jelas Haris.

(rna/mok)