DPRD Bali akan Tolak Proyek Geotermal di Hutan Lindung

Denpasar - DPRD Bali akan menolak pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi alias geotermal di kawasan hutan lindung Batukaru desa Candi Kuning kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Ini merupakan kawasan wisata di Bali.Sikap tersebut disampaikan setelah diadakan pertemuan antara pihak investor dan pelaksana proyek Bali Energy Limited (BEL), DPRD Bali, Pertamina, Pemprov Bali yang diwakili Dinas Kehutanan, beberapa LSM, dan tokoh masyarakat Bali di Kantor Gubernur Bali jalan Basuki Rahmat Denpasar, Selasa (2/11/2004)."Sinyalnya kemungkinan kita akan bersikap menolak. Tapi itu semua tergantung sidang pleno DPRD Bali," kata Ketua Komisi A DPRD Bali I Made Arjaya.Dalam waktu dekat, lanjut dia, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali untuk membahas soal perizinan.Pertemuan tersebut berlangsung memanas, bahkan beberapa di antara peserta sampai menggebrak meja. Tokoh masarakat dan LSM yang hadir seperti Walhi dan Bali Forum juga mendesak pihak investor dan pemerintah membatalkan proyek tersebut."Batalkan proyek ini. Kami akan membentuk Laskar Ajeg Bali untuk melakukan perlawanan. Pelestarian alam Bali telah terancam, dan telah terjadi proses penghancuran ekosistem akibat proyek tersebut," tukas Nyoman Glebet, tokoh masyarakat Bali.Proyek itu berada di kawasan hutan lindung Bedugul yang juga merupakan kawasan wisata. Potensi panas bumi berada di bawah di antara tiga cagar alam, yakni Bukit Lesung, Pohen, dan Kapar.Proyek tersebut saat ini telah berdiri di atas 28 hektar lahan hutan. Rencananya proyek itu akan menghasilkan listrik 10 megawatt pada tahun 2006 dan 55 megawatt pada tahun 2008.Proyek itu awalnya digarap oleh California Energy pada tahun 1995. Kemudian mandek pada saat krisis moneter, lalu dijalankan kembali oleh Bali Energy Limited pada tahun 2000.Presiden Direktur BEL Ngurah Wijaya mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pemerintah mengenai berlanjut atau tidaknya proyek tersebut.Apakah proyek ini akan dihentikan? tanya wartawan. "Belum tentu. Kita belum apa-apa. Pemerintah juga belum ada jawaban apa-apa. Kita tidak melakukan aktivitas apa-apa (di sana). Hanya pengecekan sumur yang sudah ada (ada 6 sumur). Sementara proyeknya belum jalan," ujarnya.Bagaimana kalau proyek itu dikaji ulang? "Kita serahkan kepada pemerintah," kata Wijaya. Dia juga enggan memaparkan jumlah investasi pada proyek tersebut. "Belum kita hitung. Ini masih jalan," tandasnya. (sss/)