Sungguh Terlalu! Ini Modus Pungli di BPLHD Versi Ombudsman

Jakarta - Sungguh terlalu! Dunia usaha di tanah air benar-benar menjadi objek pungli. Misalnya saja dalam proses pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang digelar BPLHD. Lembaga Ombudsman menemukan modus pungli itu.

"Modus operandi pegawai dalam tindakan maldministrasi berupa permintaan sejumlah uang pengurusan rekomendasi UKL-UPL dilakukan secara tidak langsung, melibatkan konsultan dengan cara merekomendasikan konsultan kepada pemrakarsa dengan dalih sudah biasa kerjasama dan pengerjaanya cepat," ungkap anggota Ombudsman, Budi Santoso di kantornya di Gedung Pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said, Kuning, Rabu (28/8/2013).

Budi menyarankan agar pembenahan dilakukan di jajaran BPLHD. Bukan tanpa alasan, tindakan maladministrasi tersebut dapat merugikan kegiatan ekonomi, menghambat iklim investasi, menjadi beban berat dalam operasional perusahaan, dan tidak berkembangnya perekonomian serta dapat menyuburkan praktik korupsi lebih luas, massif, dan terstruktur.

"Dalam sebulan ada sekitar 10-20 pelaku usaha yang mengajukan pengurusan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, dengan biaya Rp 30-50 juta. Sehingga bila dikalkulasi, jumlah pengutan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah dalam setahun," sebut dia.

Agar tidak terjadi pungli Ombudsman yang mengawasi kinerja birokrasi dan pelayanan publik menyarankan agar rantai hubungan antara konsultan lingkungan dan BPLHD diputus. Konsultan lingkungan hanya berurusan dengan perusahaan yang mengajukan dan perusahaan itu yang berhubungan dengan BPLHD.

"Di Kantor BPLHD tidak adanya kepastian dan keterbukaan informasi mengenai pengurusan rekomendasi UKL-UPL tersebut, sehingga dapat menimbulkan peluang terjadinya permintaan sejumlah uang baik secara langsung dan atau tidak langsung," jelasnya.

(fdn/ndr)