Risma Hilangkan Kebocoran Anggaran dengan Sistem Serba Elektronik

Menata Kota Surabaya

Risma Hilangkan Kebocoran Anggaran dengan Sistem Serba Elektronik

Arifin Asydhad - detikNews
Rabu, 28 Agu 2013 12:25 WIB
Risma Hilangkan Kebocoran Anggaran dengan Sistem Serba Elektronik
Surabaya - Untuk membangun Kota Surabaya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini perlu banyak dana. APBD Kota Surabaya untuk tahun 2013 sebesar Rp 5,69 triliun. Dana ini harus digunakan untuk kepentingan rakyat, karena itu jangan sampai merembes, apalagi bocor. Untuk mencegah menguapnya anggaran, Tri Rismaharini memberlakukan sistem serba elektronik.

Ini merupakan program Risma terkait dengan reformasi birokrasi dan program ini sudah berjalan. Pembelian barang apa pun, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil tercatat dengan baik. "Jadi nanti kalau ada dinas yang macam-macam, akan ketahuan, karena harga barang yang dibeli harus sama dengan dinas-dinas lain," kata Risma saat menjelaskan tentang pemberlakuan e-government di lingkungan Pemkot Surabaya, saat bertemu para pemimpin redaksi di rumah dinas Walikota Surabaya, Minggu (25/8/2013).

Suatu saat pernah Risma mengecek ada dinas yang mengajukan pembelian air minum kemasan dalam jumlah sangat banyak. Risma langsung menegur kepala dinas itu. "Memangnya mau bikin kolam renang?" kata Risma sambil terkekeh. Setelah ditegur, sang kepala dinas pun mengurangi anggaran untuk air minum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemberlakuan sistem yang serba elektronik dan online itu memang mengejutkan dan membanggakan. Tanpa banyak berita di media, ternyata pemberlakuan e-government di Surabaya sangat sukses.

Menurut Risma, semua proses penyusunan anggaran sudah melalui proses elektronik. Proses itu meliputi e-budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlling, dan e-performance. Sistem informasi manajamen pemerintahan, pelayanan masyarakat dan komunikasi masyarakat juga sudah menggunakan sistem elektronik dan online.

Dalam upaya reformasi birokrasi, Risma juga melakukan pembenahan-pembenahan ke dalam, termasuk mendisiplinkan para pegawainya, transparan dalam rekruitmen pegawai, merampingkan kelembagaan dan menggabungkan kelurahan-kelurahan. Risma telah menggabungkan 160 kelurahan menjadi 154 kelurahan. Dengan perampingan kelembagaan dan menggabungkan kelurahan, Risma bisa semakin menghemat belanja operasional.

Cara Risma mengelola tata kelola pemerintahan ini sempat dipuji Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok. Menurut Ahok, Surabaya menjadi contoh yang baik dalam tata kelola pemerintahan.

(asy/nrl)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini