Larang Menteri Datang, Wakil Ketua DPR Kecam SBY

Jakarta - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, pernyataan Presiden SBY yang melarang para menteri untuk tidak menghadiri undangan DPR merupakan usaha untuk memanas-manasi situasi di DPR.Hal itu dikatakan Muhaimin dalam talkshow bertajuk Menguji Konsistensi 100 Hari Pemerintahan di DPP PKB, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Senin (1/11/2004)."Tindakan SBY itu tidak perlu. Tindakan pemerintah membuat surat kepada para menteri untuk tidak melakukan hubungan dengan DPR adalah suatu bukti bahwa pemerintah mengompori DPR," tegas Muhaimin.Muhaimin yang juga Sekjen DPP PKB menyesalkan pernyataan SBY yang mencampuri urusan internal DPR. Ia menilai intervensi SBY ini dilakukan atas nama partai politik tertentu."Saya menyesali bahwa SBY sebagai presiden terpilih non partai tapi justru hari ini bertindak atas nama kepentingan partai politik. Pemerintah harusnya mengurusi diri sendiri tanpa mengurusi DPR, karena kita bisa mengurus diri sendiri," tegas Muhaimin.Seperti diketahui, hari ini Presiden SBY melalui Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menginstruksikan kepada semua menteri, lembaga pemerintahan non-departemen, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, untuk tidak menghadiri undangan yang dikirimkan oleh DPR.Himbauan Presiden SBY itu berlaku untuk sementara waktu sampai DPR menyelesaikan masalah internalnya dengan baik.Muhaimin juga mengatakan, Selasa (2/11/2004) besok DPR akan mengadakan rapat untuk menanggapi statement Presiden tersebut. Selanjutnya DPR juga berencana meminta klarifikasi dari Presiden SBY secara langsung."Sebaiknya selagi proses di DPR berlangsung, pemerintah jangan mengambil sikap. Pemerintah tidak perlu melihat DPR itu sebagai Koalisi Kebangsaan atau Koalisi Kerakyatan tapi harus sebagai kontrol," demikian Muhaimin Iskandar. (fab/)