"Soal biasa, soal kepemimpinan itu ada seperti itu, biasa," kata Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono di Hotel Shangri La, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (27/8/2013).
Ketidakpuasan kader di daerah terhadap Ical mengemuka setelah mencuat laporan dari Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung yang mengungkap adanya dana operasional yang belum dibayarkan ke kader daerah. Akbar juga sempat menghembuskan wacana evaluasi pencapresan Ical.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wacana evaluasi pencapresan Ical justru didukung oleh kader Golkar dari ujung timur Indonesia. Ketua DPD Kabupaten Merauke justru mendorong evaluasi pencapresan Ketua Umumnya.
"Kalau ada evaluasi itu, kita bisa tahu dan bisa memaksimalkan kerja dan memperbaiki kekurangan yang masih ada," kata Ketua DPD Golkar Kabupaten Merauke John Gebse.
Gebse menyampaikan hal tersebut di sela-sela silaturahmi yang diadakan Golkar. Selain Gebse, perwakilan pengurus DPD dari seluruh daerah juga menghadiri acara ini.
Berbeda dari Gebse, pengurus DPD Golkar di ibu kota masih setia mendukung pencapresan Ical. Pencapresan Ical telah disepakati sesuai Rapat Kerja Nasional. Namun jika evaluasi elektabilitas Ical harus dilakukan, maka keputusan harus diambil lewat mekanisme Rakernas selanjutnya.
"Kalau misalnya berikutnya dievaluasi, oke. Tapi harus melalui Rakernas. Karena hasil keputusan Rakernas itu berada satu tingkat di bawah Musyawarah Nasional," ujar Wakil Ketua DPD Jakarta Barat Joseph Hutabarat.
Joseph mengakui, tidak ada dukungan yang 100 persen sempurna dalam politik, termasuk dukungan untuk pencapresan Golkar. Namun menurutnya sebaian besar kader di DPD Jakarta Barat mendukung pencapresan Ical.
Suara dukungan penuh terhadap pencapresan Ical muncul dari wilayah Sumatra Utara. DPD Sumatra Utara menyatakan evaluasi terhadap pencapresan Ical tak perlu dilakukan.
(dnu/trq)