Hamid Serahkan Daftar 'Kemiskinan' ke KPK
Senin, 01 Nov 2004 15:28 WIB
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin menyerahkan daftar hartanya yang dia sebut sebagai daftar kemiskinan ke Komisi Pemeriksa Kekayaan (KPK), Jl.Veteran, Jakpus, Senin (1/11/2004)."Saya mau menyerahkan daftar kemiskinan," celetuk Hamid ketika tiba di KPK pukul 14.15 WIB. Hamid lalu didaulat bergaya oleh para fotografer. Pria berkacamata itu memperlihatkan daftar yang dikepitnya untuk dijepret.Pukul 14.35 WIB, Hamid memberikan keterangan pers. "Harta saya yang tidak bergerak pertama, ruko yang berada di Kompleks Palem Indah Blok C No 6, Pondok Kelapa, Jakarta. Tapi ruko itu sudah terbakar habis. Sekarang sudah saya renovasi biaya dari asuransi dan dari kantong saya sendiri," jelas dosen Unhas ini. Namun Hamid enggan menyebut berapa harga dari rukonya itu.Harta tidak bergerak lainnya, rumah yang berada di Makassar. "Rumah itu sudah roboh karena tidak pernah ditempati. Tapi sekarang baru direnovasi. Rumah itu saya cicil dari gaji saya sebagai dosen," ceritanya. Lagi-lagi Hamid enggan menyebut nilai rumahnya.Simpanan lainnya adalah uang dolar AS di Citibank. "Jumlahnya 3000 dolar, saya simpan sejak dulu. Belum nambah-nambah sampai sekarang," kilahnya. Simpanan lainnya ada di Bank BNI. "Itu gaji pegawai negeri saya," kata pria yang duduk sebagai anggota KPU selama Pemilu 2004 ini.Hamid mengaku tak punya berlian, demikian juga istrinya. "Saya juga melaporkan saya punya TV, kulkas, mesin cuci, VCD...itu kan harta juga," aku Hamid.Harta bergerak yang dilaporkan Hamid adalah mobil sedan Altis. "Mobil itu saya beli seken pada 2003 dari teman, harganya Rp 180 juta," kata Hamid. Lalu mobil istrinya yang bekerja di sebuah bank, yaitu Toyota Kijang. "Mobil itu dicicil, pinjam dari bank. Dibeli 2 tahun lalu seharga Rp 110 juta," tuturnya.Namun Hamid menolak menyebut total kekayaannya. "Saya tidak tahu. Silakan cek sendiri, "kelitnya.Mengapa Anda baru sekarang menyerahkan laporan harta kekayaan ke KPK? "Saya harus cari sertifikat rumah saya. Ternyata sertifikat ada di tengah tumpukan berkas- berkas saya di KPU," demikian Hamid Awaluddin.
(nrl/)











































