"48 SKPD di antaranya pendidikan, PU, BPKP, perhubungan," kata Kepala BPKD, Endang Wijayanti dalam sambutannya di Balai Agung, Balaikota DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2013).
"Pendataan data asetnya pada bulan Agustus hingga Oktober. Pelaporan pada bulan November hingga Desember," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Barang yang masuk yang harus disensus yakni tanah, gedung, jalan, bangunan, irigasi dan konstruksi. "Dapat di koordinasikan 18 posko," kata Endang
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama berharap dengan adanya sensus ini akan menyelamatkan aset pemprov DKI yang tersisa.
"DKI bisa dijarah aset kalau kita tidak peduli dengan menjaga. Kita ingin agar sensus ini bukan hanya dicanangkan tetapi dimulai dengan tanggung jawab," tutur Ahok.
Berdasarkan data dari BPKD, jumlah aset DKI yang terdata sejak tahun 2008 mencapai 342 triliun. Namun itu belum termasuk dengan aset BUMD.
(bil/sip)