Komisi DPR Vs Kelompok Fraksi

Jakarta - Kisruh DPR memasuki babak baru. Kini, kedua kubu akan bekerja sendiri-sendiri. Komisi-komisi DPR yang dikuasai Koalisi Kebangsaan akan menggelar rapat internal komisi. Sementara Kelompok Fraksi (Poksi) akan menggelar rapat untuk menentukan anggota-anggota 11 kelompok dalam Poksi yang digagas Koalisi Kerakyatan. Dengan makin tidak ditemukannya titik temu di antara kedua kubu ini, maka kisruh di DPR ini makin serius. Ini tampaknya menjadi ujian berat tersendiri bagi pimpinan DPR yang dikomandani Agung Laksono dari Fraksi Partai Golkar. Bila pimpinan DPR tetap pada sikapnya untuk 'pro' Koalisi Kebangsaan, maka kisruh ini bukan tidak mungkin akan berlanjut hingga lima tahun mendatang. Koalisi Kebangsaan sudah menentukan anggota dan pimpinan komisi, meski telah dianggap Koalisi Kerakyatan sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar UU. Namun, the show must go on. Teriakan Koalisi Kerakyatan dianggap angin lalu bagi Koalisi Kebangsaan. Koalisi Kebangsaan yang sudah menguasai pimpinan komisi mulai Senin (1/11/2004) mulai melakukan rapat-rapat internal komisi I. Yang bisa dipastikan akan menggelar rapat adalah Komisi I. Mereka akan membahas tentang pergantian panglima TNI sebagaiman surat Presiden Megawati sebelum lengser beberapa waktu lalu. Komisi I ini juga memiliki agenda yang lebih maju dibanding komisi lainnya. Misalnya saja, Komisi I sudah mengagendakan untuk memanggil KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu pada Senin (8/11/2004) mendatang. Sementara Koalisi Kerakyatan telah serius untuk membentuk Poksi. Meski lembaga ini tidak formal, namun para anggota lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan, yaitu FPPP, FKB, FPKS, FPD, dan FPBD ingin menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja, meski tidak masuk ke komisi produk Koalisi Kebangsaan. Mereka ingin menunjukkan tidak mau menerima gaji buta!Sejumlah agenda juga telah disusun. Menurut Wakil Ketua FPKS Irwan Prayitno, rencananya hari ini, Senin (1/11/2004), lima fraksi akan menggelar rapat untuk menentukan anggota-anggota yang akan diplot duduk di 11 kelompok Poksi. Kelompok Poksi dibuat 11, sama dengan komisi yang ada di DPR. Selain itu, agenda Poksi hari ini adalah penggalangan tanda tangan kepada anggota-anggota fraksi dalam rangka pengiriman mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Yang dibuat pusing atas kisruh di DPR, selain pimpinan DPR, tentu adalah Sekretariat Jenderal DPR. Posisinya betul-betul dilematis. Bila Setjen DPR tetap memfasilitasi rapat-rapat yang digelar komisi (Koalisi Kebangsaa), maka Setjen akan berhadapan dengan Koalisi Kerakyatan yang telah mewarning agar Setjen DPR tidak memfasilitasi rapat komisi. Bila Setjen berdiam diri, maka Setjen akan berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan. Yang menarik untuk disimak hari ini, adalah bagaimana sikap pimpinan DPR, sikap Setjen DPR, dan juga sikap pemerintah di bawah pimpinan Presiden SBY. Mana yang diakui oleh pemrintah. Selain itu, tentunya sikap-sikap para anggota DPR, antara dua kubu itu, juga patut disimak. Akankah mereka saling masam, melempar muka, dan tidak bertegur sapa? Jika memang itu yang terjadi, bisa jadi benar kata Gus Dur, bahwa DPR memang telah turun derajatnya sebagai 'play group', bukan taman kanak-kanak lagi. (asy/)