'Kelompok Fraksi DPR' Koalisi Kerakyatan Mulai Bekerja, Senin

Jakarta - Kisruh di DPR terus berlanjut. Bila Koalisi Kebangsaan plus Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) sudah menentukan pimpinan komisi-komisi, Koalisi Kerakyatan juga telah mengeluarkan jurusnya. Koalisi Kerakyatan membentuk 'Kelompok Fraksi' dan akan bekerja mulai Senin (1/11/2004) besok. 'Kelompok Fraksi' yang didirikan Koalisi Kerakyatan ini terdiri dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD), dan Fraksi PAN. Namun Koalisi Kerakyatan membantah 'Kelompok Fraksi' ini sebagai komisi tandingan untuk menandingi komisi versi Koalisi Kebangsaan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS, Irwan Prayitno, saat dihubungi detikcom, Minggu (31/10/2004) pukul 12.30 WIB. Menurut Irwan, pembentukan 'Kelompok Fraksi' ini didasari atas tidak sahnya komisi dan pimpinan komisi yang dibentuk Koalisi Kebangsaan. "Komisi yang ada sekarang tidak sah. Padahal kami, 5 fraksi dari Koalisi Kerakyatan ingin supaya bisa segera bekerja. Maka kami membentuk kegiatan dalam fraksi masing-masing yang nantinya digabungkan untuk 5 fraksi yang ada, dengan nama kelompok fraksi," kata dia. Rencananya, Kelompok Fraksi ini akan mulai bekerja Senin (1/11/2004) besok. Kelompok ini akan dibuat 11 kelompok, sesuai dengan sesuai dengan jumlah komisi yang ada di DPR, dan tugasnya dilakukan sesuai bidang masing-masing.Irwan menolak bahwa Kelompok Fraksi ini sebagai komisi tandingan. "Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita bukan komisi tandingan. Ini adalah fraksi-fraksi yang telah disahkan di paripurna DPR, dan akan bekerja untuk menampung aspirasi masyarakat. Tugas kami nantinya antara lain melakukan kunjungan ke mitra kerja masing-masing, misalnya gabungan kelompok fraksi I akan bertemu dengan TNI, gabungan kelompok fraksi VI bertemu dengan BUMN, dan seterusnya," ujarnya.Menurut Irwan, tindakan ini perlu dilakukan untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan masing-masing bidang, untuk kemudian meneruskannya kepada pemerintah. "Tapi kami tidak akan mengambil keputusan, atau melakukan Rapat Kerja dengan pemerintah. Kami hanya akan menampung aspirasi, membahasnya, dan menyampaikan pada pemerintah untuk difollow up, sehingga tidak mungkin terjadi tabrakan antara kelompok kami dengan komisi yang ada," ungkapnya.Irwan menjelaskan, Koalisi Kerakyatan akan bekerja sesegera mungkin di DPR melalui gabungan kelompok fraksi tersebut. "Senin besok masing-masing fraksi akan rapat, mudah-mudahan setelah itu bisa jalan. Agenda hari Senin adalah sosialisasi kepada anggota fraksi, serta membawa usulan nama-nama, baik anggota maupun pimpinan yang akan duduk di tiap kelompok fraksi. Pemilihannya sendiri akan dilakukan pada hari Senin," ujarnya. Mengenai koordinasi dengan pimpinan DPR, Irwan menyatakan hal itu tidak perlu dilakukan karena gabungan Kelompok Fraksi merupakan kelompok yang otonom. "Kelompok kami adalah kelompok yang otonom, sehingga tidak akan dikoordinasikan lagi dengan pimpinan dewan maupun komisi yang ada sekarang. Nantinya kegiatan pun akan dijalankan di ruang-ruang fraksi sehingga tidak akan mengganggu kegiatan yang diselenggarakan di ruang-ruang komisi," jelasnya. (asy/)