.webp)
“Kalau pemilihan kepala daerah di atas Rp 5 miliar sudah pasti (habis) untuk kegiatan dia,” kata Grace yang dijumpai detikcom di kantornya di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8) lalu. Salah satu alokasi pengeluaran duit kandidat adalah untuk lembaga konsultan politik. Lembaga ini berguna untuk membantu calon mulai dari proses pemetaan kekuatan atau identifikasi suara, pemenangan, hingga menjaga suara.
Identifikasi suara dilakukan dengan metode survei. Selain itu, konsultan juga memberikan arahan, masukan, hingga mengevaluasi pencapaian targetnya. Khusus untuk survei sendiri, juga menelan dana yang tak sedikit. “Tergantung jumlah respondennya, tapi yang pasti sekali survei untuk sekitar 400 responden yaitu Rp 100 juta ke atas, enggak ada yang Rp 100 juta,” Grace mengungkapkan.
Jika surveinya dilakukan secara nasional, dananya dipastikan bakal membengkak hingga ratusan juta rupiah. Satu klien umumnya memerlukan survei minimal tiga kali. Intensitas itu akan meningkat jika durasi masa kerja lebih lama.
Bekas presenter berita di televisi nasional ini menuturkan biaya yang dipatok SMRC bervariasi untuk layanan konsultasi dan survei, tergantung variable masa kerjanya. Dia tak menampik, anggaran belanja untuk jasa konsultan politik sendiri bisa hampir 50 persen dari Rp 5 miliar. “Kalau masa kerjanya setahun ya bisa-bisa saja (mencapai setengahnya),” kata Grace.
Dia buru-buru menambahkan, komponen terbesar dari biaya politik bukan konsultasi tapi sosialisasi. Komponen ini meliputi biaya pembuatan kaus, spanduk, poster, maupun penempatan iklan, dan kegiatan menyambangi masyarakat. “Kalau ngumpulin masyarakat kan enggak mungkin tak kasih apa-apa, minimal makan dan minum. Belum lagi biaya sewa tenda dan lain-lain,” ujar Grace menguraikan.
Porsi lain yang cukup besar dalam pengeluaran seorang kandidat adalah pembuatan iklan. Ipang Wahid, sutradara iklan sekaligus pendiri dan Direktur Eksekutif FastComm mengatakan biaya produksi iklan politik mencapai ratusan juta rupiah. “Biaya produksi sama saja baik produk atau bukan, rata-rata Rp 300 juta sampai Rp 1 miliar, tergantung sama tingkat kesulitan. Tapi iklan politik jarang semahal itu, paling mahal Rp 600-700 juta,” kata dia saat berbincang dengan detikcom via telepon, Rabu (14/8) malam lalu.
Jumlah itu belum termasuk biaya pemasangan iklan. Khusus iklan di televisi, biayanya rata-rata mencapai Rp 20 juta per 30 detik. “Dihitung saja, kalau sehari dia masang 5 spot di televisi sudah Rp 100 juta. Kalau pasang di lima stasiun televisi sudah Rp 500 juta sehari. Misalnya ada satu periode kampanye, satu minggu, ya tinggal dikalikan saja,” kata pria bernama asli Irfan Asya'ari Sudirman ini.
Tak cukup itu saja, Fastcomm juga menyediakan jasa sebagai event organizer untuk merancang program publikasi, seminar dan workshop. Untuk itu tentu saja ada biaya tambahan di luar biaya iklan. “Dikalikan saja satu event berapa, kalau sebulan bikin satu event berarti ada 12 event,” jelas Ipang.
Alokasi kebutuhan demikian menunjukkan biaya politik masih sulit ditekan. Namun kalangan artis yang ikut dalam pemilihan legislatif mengaku pengeluaran mereka tak sampai miliaran. Eko Hendro Purnomo alias Eko "Patrio" misalnya. Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional ini mengklaim jumlah dana yang ia siapkan untuk kembali bertarung dalam ajang pemilihan legislatif 2014 anggaran kampanyenya hanya sekitar Rp 500 juta.
"Enggak beda jauh kayak kemarin paling di bawah Rp 500 juta kalau periode kemarin itu Rp 375 juta," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (15/8). Menurutnya bujet tersebut bisa rendah karena dia sudah punya modal sosial yakni dikenal orang. “Itulah ruginya jadi orang yang enggak ngetop. Saya sudah bagian dari pengenalan jadi bujetnya lebih murah,” ujar bekas pelawak ini.
Selain unsur ketenaran, Eko melanjutkan, faktor lain yang membuat bujet mahal yakni percaya diri dan kemampuan bicara. “Yang enggak percaya diri itu gunakan jasa konsultan politik, kasih uang ke masyarakat, akhirnya mengajari masyarakat jadi pragmatis,” ujarnya seraya menambahkan ia tak pernah menggunakan konsultan politik.
Senada dengan Eko, Venna Melinda pun mengaku bujetnya bisa ditekan karena tak memakai konsultan politik. “Saya enggak pernah pakai jasa konsultan dari awal, tim sukses saya sederhana, tahun 2009 waktu itu tim sukses saya cuma ibu dan suami saya waktu itu,” kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (15/8). “Saya lebih suka tak pakai konsultan politik karena tak mampu bayar, kedua yang paling tahu karakter saya ya saya sendiri.”
Mantan Putri Indonesia dan artis ini enggan mengungkapkan jumlah dana kampanye yang ia siapkan untuk maju kembali sebagai caleg dari daerah pemilihan Jawa Timur VI. Yang jelas, anggota Fraksi Demokrat DPR ini mengklaim duit yang ia habiskan saat mencalonkan jadi legislator pada 2009 lalu “hanya” Rp 250 juta. Upaya menekan biaya itu, kata Venna, bisa dilakukan karena cara kampanyenya yang out of the box, yakni mengajak ibu-ibu senam.
“Dulu mana ada orang mau kampanye dengan senam, diketawain kali, saya melakukan itu dan Alhamdullilah berhasil. Jadi kampanye yang kreatif dan sifatnya tulus mendekati masyarakat itu akan lebih longlife,” ujarnya.
Tahun ini jumlahnya diperkirakan bisa lebih kecil dengan alasan sudah membina hubungan selama empat tahun dengan konstituen. “Kalau tahun (2009) itu saya bukan incumbent, saya adalah artis yang dilamar oleh parpol untuk jadi kandidat. Bujet Rp 250 juta itu yang mahal adalah ongkos saya dari Jakarta karena bawa anak dan suami, tiket-tiket, sewa mobil, dan hotel. Jadi lebih pada operasional saja, bukan karena bikin spanduk, itu murah,” ujarnya membeberkan.
(brn/brn)
