.webp)
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai untuk membenahi pelayanan anguktan massal Transjakarta harus kembali ke ide dasar yaitu mengalihkan pengguna kendaraan pribadi agar berpindah ke busway. Untuk itu ada tiga hal yang harus diperhatikan, jarak tempuh harus lebih cepat bila dibanding menggunakan kendaraan pribadi yaitu 35 persen, kenyamanan, dan masalah tarif.
“Tapi belum semua koridor steril, yang steril kan baru koridor satu,” Kata Ketua YLKI Sudaryatmo saat ditemui detikcom di ruangannya, Selasa (13/8).
Sudaryatmo menjelaskan, sterilisasi jalur busway menjadi bagian penting agar jarak tempuh dapat diatur dan jarak antara armada satu dengan lainnya (headway) juga dapat diatur untuk mengurai penumpukan penumpang di halte.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi penumpang, Sudaryatmo melanjutkan, bukan persoalan lama atau tidaknya menunggu armada Transjakarta, melainkan ada kepastian berapa lagi busway, sebab dari hal tersebutlah penumpang akan memutuskan apakah akan tetap menggunakan jasa Transjakarta atau beralih ke lainnya.
“Jadi waktu kita nunggu, kita itu tahu, busway datang berapa menit lagi, itu yang penting, dari situ konsumen memutuskan. Yang jadi masalah sekarang kan tidak ada kepastian itu, ini ada antrean panjang, gak ada kepastian datangnya (busway),” tegasnya.
Menurut Sudaryatmo selama ini sistem headway tersebut belum berjalan dengan baik meskipun pada koridor satu telah disediakan monitor televisi yang seharusnya bisa digunakan untuk memprediksi sistem headway tersebut. “Itu mestinya dihubungkan dengan operator center yang dihubungkan dengan masing-masing busway."
Dia menekankan pelayanan merupakan hasil akhir dari suatu sistem. Untuk mencapainya, ada banyak pihak yang terlibat untuk sampai pada posisi pelayanan yang baik tersebut, seperti pengelola busway, antara jumlah penumpang yang sebanding dengan jumlah armada, dan sterilisasi jalur busway. “Sterilisasi itu kan bukan hanya tugas petugas busway, tapi penegakannya bekerja sama dengan kepolisian,” ujarnya.
Sudaryatmo menegaskan persentase Transjakarta untuk menarik pengguna kendaraan pribadi agar beralih masih jauh dari harapan. “Memang angkanya kecil sekali. Jadi sekarang ya, yang dari pengguna angkutan umum sebelumnya,” kata dia.
Penyebabnya, menurut pengamatan YLKI, karena tidak disediakannya kantong– kantong parkir di setiap halte. Sejauh ini hanya halte Ragunan yang menyediakan tempat parkir karena memiliki lahan yang luas. “Blok M parkir di mana, lebak bulus di mana, untuk menuju halte terdekat dari rumahnya kan penumpang pakai kendaraan pribadi, kalau gak ya sama aja kena macet, lama."
Selain itu, lanjutnya, kelemahan lain yaitu tidak terhubungnya dengan baik antara posisi halte dengan stasiun kereta api Commuter Line. Kenyataannya saat ini masih banyak stasiun yang jaraknya jauh dengan halte Transjakarta.
Jadi, Sudaryatmo memandang masyarakat tidak bisa dipaksa secara suka rela untuk beralih ke Transjakarta. Untuk mendorong hal itu harus ada sistem regulasi yang baik dan tegas. Seperti membatasi mobil pribadi, tarif parkir mahal, menaikkan harga bahan bakar minyak, serta meninggikan pajak kendaraan pribadi. “Gerak mobil pribadi dibatasi termasuk juga penjualan mobil,” tegasnya.
Sudayatmo menambahkan, Transjakarta yang berada di Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Dinas Perhubungan sangat mempengaruhi pelayanan Transjakarta. Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar Transjakarta dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Harapannya, pengelola busway harus mampu memberikan kenyamanan bagi penumpang agar tetap dan semakin diminati masyarakat. Baik kenyamanan menuju halte, kenyamanan selama di halte maupun di dalam armada. “Kalau kenyamanan itu ada dua, selain armada ya itu tadi over kapasitas atau tidak, kalau over kapasitas pasti gak nyaman,” jelasnya.
Meskipun Transjakarta berada di bawah Dishub, namun antara Dishub dan BLU memiliki anggaran masing–masing dan dipertanggungjawabkan secara terpisah. Bahkan, dana yang dikelola BLU jauh lebih besar dari dana yang dikelola Dishub.
(brn/brn)
