Tewas Orba: 34,21% Anggota Kabinet SBY Terindikasi Orba

Tewas Orba: 34,21% Anggota Kabinet SBY Terindikasi Orba

- detikNews
Jumat, 29 Okt 2004 16:02 WIB
Jakarta - Komite Waspada Orde Baru (Tewas Orba) menilai Kabinet Indonesia Bersatu masih kental diwarnai Orba. Sebab 34,21 persen anggota kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla ini terindikasi Orba.Penilaian disampaikan Sekretaris Tewas Orba Safinuddin di dalam jumpa pers di Sekretariat Tewas Orba, Jl. Pasar Minggu Raya, Jakarta Timur, Jumat (29/10/2004). Jumpa pers juga dihadiri Presidium Tewas Orba Judilhery Justam.Dinyatakan Safinuddin, kabinet SBY-JK sedikit lebih kental terindikasi Orba-nya dibanding kabinet Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati. Pada masa pemerintahan Gus Dur hanya 33,33 persen anggota kabinet yang berindikasi Orba, dan pada masa pemerintahan Megawati 31,25 persen."Kalau pada pemerintahan Gus Dur terdapat lima orang mantan pejabat tinggi militer Orba, dan masa Mega tiga orang, maka pada masa pemerintahan SBY-Kalla terdapat lima orang. Yakni Widodo AS, M. Ma'ruf, Sudi Silalahi, Taufik Efendi, dan Fredy Numberi," ujar Safinuddin.Secara khusus Safinuddin juga menyoroti tim ekonomi kabinet SBY yang dianggap bermasalah. Khususnya pada figur Menko Perekonomian Aburizal Bakrie yang merupakan pemilik Bank Nusa Nasional yang menerima BLBI dan akhirnya diambil alih pemerintah. Ia juga terkait kepemilikan 10 persen saham Freeport yang merugikan keuangan negara.Sementara untuk DPR ada penurunan tingkat keterkaitan dengan Orba. Pada tahun 1999 lebih dari setengah anggota dewan merupakan mantan politisi Orba. Pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 39,82 persen.Untuk DPD, 42 dari 128 anggotanya atau 32,81 persen adalah mantan politisi Orba. "Lembaga ini diketuai Ginandjar Kartasasmita yang berkali-kali menjabat sebagai menteri di masa Soeharto. Ia juga memiliki permasalahan hukum karena diduga terlibat berbagai kasus korupsi," jelas Safinuddin.Dijelaskan, kriteria berindikasi orba yakni selama masa Orba menjabat sebagai menteri, gubernur, walikota, bupati, pejabat tinggi TNI/Polri, anggota legislatif, pengurus partai produk orba seperti Golkar, PDIP, PPP, dan pengurus ormas pendukung Orba seperti AMPI, KNPI, dan HKTI. (gtp/)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini