Dumai & Bengkalis Tak Boleh Tolak Jadi Pintu Pemulangan TKI

Pekanbaru - Dumai dan Bengkalis sebagai daerah perbatasan akan menjadi pintu masuk TKI ilegal yang akan dipulangkan dari Malaysia. Karena itu, kedua daerah tersebut tidak mempunyai alasan untuk menolak pemulangan TKI. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Riau, H.R Mambang Mit, kepada wartawan di Kantor Gubernur Riau, Jl Sudirman Pekanbaru, Jumat (29/10/2004). Penyampaian itu sehubungan ada rencana Pemko Dumai dan Kabupaten Bengkalis yang akan menolak rencana pemulangan TKI ilegal tersebut. "Tidak ada alasan bagi Pemerintah Provinsi Riau apalagi daerah kabupaten untuk menolak daerahnya sebagai pintu masuk pemulangan TKI dari Malaysia. Dan kita sudah membentuk tim untuk menyiapkan diri dalam menangani pemulangan TKI tersebut, sebab mereka itu warga negara Indonesia juga," kata Mambang. Karena itu, pihak Pemprov Riau sudah mempersiapkan tim untuk menangani pemulangan TKI ilegal Malaysia melalui dua daerahnya yakni Kotamadya Dumai dan Kabupaten Bengkalis.Penegasan Pemprov Riau itu, sehubungan komentar Kepala Dinas Tenaga Kerja Dumai Syafrizal Bakar yang mengatakan pihaknya belum mempersiapkan apa-pun tentang penanganan kedatangan TKI ilegal dari Malaysia. Alasan menolak kedatangan TKI ilegal ini karena Pemko Dumai tidak memiliki dana.Menurut Mambang Mit, untuk penanganan pemulangan TKI itu memang memerlukan banyak persiapan termasuk dana. Karena itu dalam masalah pemulangan TKI ini semua pihak saling berkoordinasi tidak sepenuhnya menjadi beban bagi daerah tempat pemulangan."Karena itu penanganannya nanti dilakukan dengan koordinasi terpadu dengan Pemko madya/kabupaten dan pemerintah pusat,"katanya.Kendati telah ada persiapan untuk menangani masalah pemulangan TKI tersebut, sejauh ini Pemprov Riau belum mengetahui jadwal resmi pemulangan TKI tanpa dokumen itu. "Informasi pastinya akan pemulangan TKI ilegal kita belum kita dapatkan. Namun demikian kita persiapan segalanya. Bagaimana pun mereka adalah saudara kita juga. Jadi jangan ada alasan untuk menolak," demikian Mambang. (nrl/)