"Pertemuan itu akan bersifat resmi melalui pemanggilan DPRD DKI kepada Ahok," ujar Wakil Sekjen DPW PPP DKI kepada wartawan, Rabu (7/8/2013).
Muhidin mengatakan, penolakan PPP DKI atas pertemuan secara pribadi itu karena menilai Ahok masih belum bisa mengubah sikapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, terkait dengan upaya penertiban dan relokasi PKL liar di Tanah Abang, Muhidin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi Pemuda Tanah Abang (FKPT) ini mendukung. Bahkan Muhidin dan ormasnya siap jika diminta untuk membantu.
"Jika Pemprov DKI membutuhkan bantuan dalam penertiban, kita siap dilibatkan. Semua tentunya ingin melihat Tanah Abang lebih rapi dan tertata. Termasuk kami," katanya.
(jor/fdn)










































