Kontras: Indonesia Terlalu Percaya Diri

Jakarta - Langkah pencalonan Indonesia sebagai Ketua Komisi HAM PBB dan anggota tetap Dewan Keamanan dinilai terlalu percaya diri. Pasalnya, banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum rampung hingga kini.Pernyataan ini disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid dalam jumpa pers di kantor Kontras Jl Borobudur Menteng Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2004)."Saya kira ini positif tapi langkah itu terlalu percaya diri, mengingat catatan HAM Indonesia tidak terlalu baik. Contohnya pelaku kejahatan HAM di Tanjung Priok dan Timor-Timur dibebaskan. Belum lagi sejumlah ratifikasi terhadap sejumlah aturan internasional, seperti pasangan induk hak sipil dan politik," ujar Usman.Menurutnya, jika Indonesia mau meratifikasi sejumlah elemen internasional maka pemerintah Indonesia pantas mencalonkan diri. "Meskipun kami melihat peluang Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB besar karena situasi politik Asia yang tidak lebih baik dari Indonesia," lanjutnya.Usman memaparkan kondisi penegakan HAM di sejumlah negara di Asia. "Ini giliran negara di Asia untuk menjadi Ketua Komisi HAM PBB untuk sidang ke 61 tahun depan. India dan Pakistan juga mencalonkan menjadi calon Ketua Komisi HAM, tapi masih ada konflik soal Kashmir dan pelanggaran HAM di Kashmir besar sekali. Di Thailand juga baru terjadi kejahatan kemanusiaan yang serius. Singapura tidak memiliki kebebasan sipil malah cenderung otoriter, demikian pula Malaysia," paparnya.Lebih lanjut lagi Usman menuturkan adanya ganjalan pencalonan ini. "Bisa jadi ganjalan, PBB akan dilematis. Di satu sisi ini memang giliran Asia dan Indonesia punya peluang besar, karena bisa dikatakan lebih baik dari negara Asia lainnya dalam soal HAM. Tapi di sisi lain PBB masih tidak puas akibat diloloskannya pelaku kejahatan kemanusiaan di Timor-Timur," tegas Usman.Bahkan, Usman menilai pemerintah Indonesia akan dicibir dunia internasional. "Karena di satu sisi, meskipun memiliki posisi yang prestisius di sisi lain mereka sadar benar bahwa Indonesia belum menjalankan sepenuhnya negaranya terhadap kemajuan dan perlindungan HAM. Kalau Indonesia mendapat posisi prestisius bukan berarti Indonesia akan lepas dari kritik atau pengaruh dunia internasional terhadap usaha penegakan HAM," demikian Usman. (dit/)