Kantor BKD Maluku Diobrak-abrik

Ambon - Seleksi Calon PNS (CPNS) di Maluku berbuah rusuh. Kecewa karena sistem penerimaan CPNS dinilai tidak memrioritaskan putra daerah, ratusan warga Buru mengobrak-abik kantor Badan Kepegawaian Daerah (KPD).Tak hanya itu. Sidang DPRD yang sedang menggelar rapat dengar pendapat antara eksekutif dan legislatif yang dilakukan secara tertutup akhirnya dihentikan setelah pintu belakang gedung DPRD dipecahkan warga."Sesuai kesepakatan antara masyarakat dan Dewan, maka hari ini terpaksa kami melakukan aksi ini untuk meminta penjelasan resmi terkait sistem penerimaan CPNS," tegas tokoh pemuda Buru, Abidin Kabau, yang juga koordinator aksi. Berkat kesigapan petugas kepolisian, massa pun dapat ditertibkan kembali.Dia meminta, agar penerimaan CPNS kali ini pihak pemerintah daerah dapat memrioritaskan putra daerah Buru. Penegasan Abidin ini mendapat aplaus warga. "Pokoknya kami tidak mau tahu, pihak pemda Buru harus selektif dan melihat permintaan ini. Jika tidak, kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari hari ini," tegasnya lagi.Usai pertemuan, Sekda Buru Ir Juwana Sudradjat dicegat warga untuk dimintai hasil pertemuan yang dilakukan itu. "Pada dasarnya, putra daerah harus mampu bersaing untuk meloloskan diri dalam seleksi CPNS," tandas Sudradjat meladeni pertanyaan warga.Pantauan detikcom di lapangan, loket pendaftaran sementara ditutup. "Loket akan dibuka setelah ada instruksi selanjutnya," kata salah seorang panitia penerimaan.Dalam aksi demo tersebut warga juga sempat mencaci-maki dan menuding sejumlah pejabat di kantor BKD yang melakukan KKN saat penerimaan CPNS tahun 2003. "Sudah lama oknum di BKD yang meraup keuntungan dari tes CPNS ini. Dan kali ini kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi," ujar Faizal Sanun, pendemo lainnya."Kami akan berusaha agar oknum-oknum tersebut dikeluarkan dari jabatan yang saat ini disandangnya. Jabatan mereka dipertaruhkan untuk uang jutaan rupiah guna meloloskan CPNS," tuding Sanun.Sekda Kabupaten Buru, Juwana Sudradjat, saat dikonfirmasi detikcom via telepon menyatakan, tuntutan sebagian warga Buru tersebut akan dibicarakan secara khusus. "Kami akan bicarakan persoalan ini. Artinya jangan sampai ada kesenjangan sosial di antara kita," ujarnya.Sudradjat juga meminta agar warga masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya jika melihat tindakan atau unsur KKN dalam penerimaan CPNS kali ini. "Silakan, kami beri kesempatan seluas-luasnya kepada warga untuk melakukan kontrol terhadap proses penerimaan CPNS di Buru," kata dia.Di lain pihak, Ketua Sementara DPRD Buru, Abdurahman Tukuboya, kepada warga mengharapkan agar penyelesaian sebuah masalah bukan dengan tindakan anarkisme, tapi melalui sebuah pendekatan nurani maupun musyawarah sehingga menemukan win-win solution."Saya minta mohon Bapak-Ibu semua dapat memahami. Dan akan kami perhatian tuntutan ini," ujar Tukuboya yang langsung di sambut suara keluh warga.Di lain sisi, Polres Kabupaten Buru hingga kini masih menyelidiki otak penghancuran maupun pemecahan pintu kaca kedua kantor pemerintah tersebut. "Kami masih menyelidikinya," ujar Kapolres Buru, Soeharmanto. (nrl/)