Bagaimana Produk Kosmetik yang Dihalalkan MUI? Ini Fatwa Lengkapnya

Jakarta - Umumnya sebagian besar perempuan memakai kosmetika. Tapi penting dicatat, ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan dari jenis kosmetika itu. Harus jelas asal usul produknya.

"Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2013).

Dalam sidang Komisi Fatwa MUI 13 Juli lalu telah diputuskan ketentuan hukumnya. Berikut aturan lengkap soal fatwa MUI terkait kosmetika:

Ketentuan Hukum

1.Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias

hukumnya boleh dengan syarat:

a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci;

b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara

syar'i; dan

c. tidak membahayakan.

2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.

3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar’i).

4.Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada rukhshah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.

5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.

6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.

7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.

8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Rekomendasi

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, makruh tahrim dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.

2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalal kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.

4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.

5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

(ndr/mad)