Hapus Haji 'Abidin', Menag Dapat Dukungan

Jakarta - Pemberangkatan pejabat ke tanah Suci Mekkah atas biaya dinas - sering diplesetkan haji 'abidin' - dinilai sebagai upaya pemborosan. Karena itu, Menteri Agama M. Maftuh Basyuni akan menghapus program itu. Dukungan kepada Menag mulai mengalir. "Saya kira tekad pak menteri sangat bagus. Dari awal, kami tegas menyampaikan, sudahlah hentikan pemberangkatan haji di atas penderitaan orang. Jamaah haji itu ada yang berangkat haji sampai menjual sapi, sawah, dan lain-lain. Lha kok malah uangnya digunakan untuk subsidi orang lain," kata Ade Marfuddin, Ketua Rabithah Haji Indonesia, Kamis (28/10/2004). Menurut Ade, pihaknya sangat mendukung upaya Menag dalam menghapus pemborosan dan memperbaiki pelayanan kepada para jamaah. "Sebaiknya pemerintah memang lebih memprioritaskan perbaikan pelayanan kepada jamaah. Pak menteri bisa melakukan hal ini, karena dia tentu paham kondisi di lapangan," kata dia. Ade juga mendukung upaya penyediaan makan gratis bagi jamaah selama di Madinah. "Selama ini, di Madinah, jamaah makan sendiri-sendiri. Tidak ada tangan-tangan pemerintah memberikan servis di situ. Baru setelah kegiatan di Arafah dan Mina, jamaah tidak membeli makan, karena sudah ada paketnya," kata dia. Tindakan-tindakan seperti ini penting, kata Ade, karena substansinya menghapuskan biaya-biaya subsidi kepada orang-orang yang mampu. Bayangkan, selama ini, kata dia, BPIH yang ditanggung jamaah sudah dianggarkan sebagian untuk memberangkatkan pejabat, anggota DPR, dan lainnya dengan dalih sebagai amirul haj dan tim pemantau. "Kan tidak benar, apabila biaya mereka ditanggung jamaah. Petugas-petugas yang dikirimkan juga terlalu besar, sehingga pemborosan juga. Jadi, dana BPIH itu perlu dikembalikan kepada pelayanan jamaah. Bila pemborosan bisa dipangkas, maka BPIH juga tidak semahal sekarang," ungkapnya. (asy/)