"Ya itu sudah pasti beredar. Modusnya banyak," kata Arief usai diskusi di kantor ICW, jalan Kalibata IV, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2013).
Selain di Pemilu, menurutnya, aliran uang panas juga marak terjadi di Pilkada. Modusnya beragam, dari aliran dana Bansos dan cara lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi ada 10 menteri dari parpol. Tentunya diharapkan parpol tidak mengambil dana kampanye dari kementerian-kementerian.
"Sangat potensial politisasi anggaran yang beraroma korupsi. Polanya harus diubah, karena APBN dilakukan untuk politisasi saja," tegasnya.
(van/try)











































