.webp)
Pengurus Harian Institute Studi Transportasi Izul Waro menilai masih berkeliarannya calo kereta api karena disinyalir ada permainan oknum petugas PT Kereta Api Indonesia dengan calo. Menurutnya, untuk membenahi persoalan calo ini, PT KAI juga harus menerapkan sistem pengawasan yang ketat.
Izul melihat selama masih ada calo, sistem pengawasan yang dilakukan PT KAI belum optimal. Padahal, secara logika sulit bagi calo untuk bermain dengan sistem online boarding ticket seperti cara pesawat terbang. Ia menyebutkan sebaiknya manajemen PT KAI jangan terlalu mengandalkan sistem ini tanpa diimbangi pengawasan yang ketat.
“Kalau ingin mengurangi, PT KAI harus tegas sama karyawannya yang terlibat. Enggak mungin calo tahu informasi padahal tiket sudah sistem boarding. Harusnya terapin sistem pengawasan yang ketat,” kata Izul saat dikonfirmasi detikcom Rabu (31/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menekankan persoalan calo harus disesuaikan dengan penanggulangan tindakan ke akar-akarnya. Selama ini kalau diperhatikan masih ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum serta calo untuk mengeruk keuntungan.
Seharusnya, kata dia, minimal ada peringatan tegas dari KAI bagi karyawannya yang terlibat praktik calo tiket. “Ada sanksi peringatan yang buat efek jera dan takut melakukan lagi. Kalau calo itu kan ada karena ada peluang,” ujarnya.
Meski demikian, ia tidak menampik kalau PT KAI secara perlahan sudah bisa berhasil mengurangi angka calo tiket. Dibandingkan tahun lalu, jumlah calo sudah mengalami penurunan sejak sistem online diberlakukan. Menurutnya sulit memberantas calo selama budaya masyarakt juga ingin serba mudah dan cepat.
Faktor ini pula yang mempengaruhi masih adanya calo berkeliaran di stasiun terutama Pasar Senen. “Jangan kan kereta. Pesawat juga sebenarnya ada. Di luar negeri juga ada. Sulit diberantas seratus persen. Ya, masyarakat juga harus sadar jangan pakai calo kalau mereka ingin minimal berkurang,” katanya.
Adapun pengamat kebijakan publik Yayat Supriyatna mengatakan calo kereta api saat mudik Lebaran sebenarnya bisa dihilangkan kalau benar-benar ada sanksi tegas bagi oknum yang terlibat dan juga calo. Ia menilai selama ini belum ada sanksi tegas terkait persoalan calo kereta api.
Sebagai konsumen kereta api, ia menegaskan tidak mungkin sistem boarding masih bisa dikerjain calo dari luar tanpa bantuan info dari pihak dalam. PT KAI pun diminta bisa memberikan contoh ketegasan dengan memberikan sanksi bagi oknum pegawai yang terlibat seperti surat peringatan ataupun pemecatan.
“Berani enggak PT KAI memberi sanksi bagi oknum yang terlibat? Kalau berani itu bagus. Di sisi lain, hukuman calo juga harus setimpal dari kepolisian,” ujarnya menegaskan kepada detikcom Rabu (31/7).
(brn/brn)
