Pemerintah Tidak Ikut Campuri Kisruh di DPR

Jakarta - Kisruh di DPR mengenai sistem pemilihan pimpinan komisi masih berlanjut. Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan mencampuri masalah internal DPR itu. "Itu hak DPR. Apa yang terjadi di DPR, kita tidak bisa campur tangan," kata Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi usai jumpa pers di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2004). Saat itu, Sudi ditanya mengenai kisruh di DPR mengenai sistem pemilihan pimpinan komisi. Kisruh ini berlangsung antara dua kubu, yaitu fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan dan fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan. Koalisi Kebangsaan ingin sistem voting, sementara Koalisi Kerakyatan menginginkan sistem proporsional. Menurut Sudi, pemerintah berharap semua proses di DPR berjalan dengan baik. "Kita hanya berharap, semua berjalan baik. Semua mekanisme, prosedur, dan lain-lain dapat disepakati oleh semua pihak, sehingga nantinya akan memudahkan untuk proses-proses yang berhubungan dengan pemerintahan," kata dia. Kisruh di DPR ini saat ini makin panas. Pasalnya, Koalisi Kebangsaan plus FKB telah mengesahkan sistem voting dalam sidang paripurna. Padahal, sidang paripurna tidak kuorum, karena tidak hadirnya lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan, yaitu FPPP, FPAN, FPKS, FPD, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. Atas keputusan sidang paripurna yang tidak kuorum itu, Koalisi Kerakyatan menilai keputusan itu melanggar tata tertib dan batal demi hukum. Mereka tidak mengakui adanya keputusan tersebut. (asy/)