.webp)
Salah satunya adalah dengan memberikan akses pendidikan, seperti yang dilakukan Yayasan Kusuma Bongas (YKB) di Kecamatan Bongas, Indramayu. Dengan merekrut para mantan calo, YKB mendirikan SMP terbuka yang memberi keterampilan bagi generasi muda Bongas.
Selama ini, di kecamatan tersebut hanya ada 1 SMP untuk menampung lulusan 32 SD maupun Madrasah Ibtidaiyah. Akibatnya, banyak yang tidak bisa melanjutkan sekolah dan pada akhirnya terjebak dalam praktik trafficking yang memang sudah mengakar dalam tradisi masyarakat setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menariknya lagi, SMP Terbuka yang dikelola YKB ini digerakkan juga oleh orang-orang yang pernah terlibat dalam praktik trafficking. Nono Taryono misalnya, mengaku pernah membawa belasan perempuan muda untuk dijadikan pekerja seks di berbagai kota di Indonesia.
Kepedulian terhadap nasib anak-anak yang dijualnya membuat Nono tergerak untuk menebus perasaan bersalah. Ia bergabung dengan YKB dan siap membentengi anak muda Bongas dari iming-iming calo pekerja seks yang masih berkeliaran dari rumah ke rumah.
"Belum lama ini kami juga membantu pemulangan beberapa perempuan dari Indramayu yang dijual sebagai pekerja seks di Jepang," kata Nono.
Dalam berkegiatan, YKB tidak sendirian. Sejumlah istitusi pemeritah juga dilibatkan sebagai mitra antara lain Perlindungan Perempuan dana Anak (PPA) Indramayu, Kepolisian Sektor Bongas, bahkan Departemen Luar Negeri RI dan Markas Besar Kepolisian RI.
Tidak Ada Solusi Tunggal untuk Trafficking
Diakui oleh Wisnu, staf program Yayasan Kusuma Buana yang menaungi Yayasan Kusuma Bongas, penanggulangan praktik trafficking memang butuh kerja sama banyak pihak. Masalahnya begitu kompleks sehingga pengatasannya pun tidak semudah membalik telapak tangan.
"Kata kuncinya adalah tidak ada solusi tunggal untuk trafficking. Semua elemen masyarakat, pemerintah maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) harus bekerja sama," kata Wisnu.
Misalnya dalam mendampingi korban-korban trafficking yang dijadikan pekerja seks di Jakarta, Yayasan Kusuma Buana menggunakan pendekatan HIV-AIDS. Isu kesehatan penting juga dikedepankan, sebab ketika para pekerja seks sadar akan risikonya maka dengan sendirinya akan berusaha untuk keluar dari dunia prostitusi.
Hal yang sama juga diakui oleh Endang Suryanti dari Yayasan Bandungwangi, pendamping pekerja seks di Jakarta Timur. Menurutnya, harus ada kesadaran dari para pekerja seks, baru LSB bisa masuk menumpuhkan kemauan untuk keluar dari jeratan tersebut.
"Saya pernah disuruh ngasih testimoni di Cipayung (tempat penampungan pekerja seks hasil razia). Ya nggak akan masuk (pesannya), wong mereka di situ karena terpaksa," kata Endang.
Lain lagi yang dilakukan Nur Azizah dari Yayasan Anak dan Perempuan, pendamping pekerja seks dan anak-anak korban trafficking di Jakarta Utara. Ia menggunakan pendekatan hak-hal anak untuk mengentaskan mereka dari jerat hitam dunia prostitusi.
"Kita kasih pelatihan di sini, yang putus sekolah ya kita upayakan agar tetap bisa belajar. Ya itu saja yang kita lakukan, karena untuk mengeluarkan mereka dari sini memang susah. Kita berurusan dengan para germo," kata Nur yang juga membentuk peer educator di kalangan anak-anak yang rentan trafficking.
Sementara itu, pemerintah sebenarnya telah memiliki gugus tugas anti trafficking yang diketuai Menteri Korrdinator Kesejahteraan Rakyat serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gugus tugas ini juga menaungi sejumlah LSM, termasuk Yayasan Bandungwangi dan Yayasan Kusuma Buana.
Meski demikian, Jonhar Johan dari Kementerian PP dan PA mengakui bahwa gugus tugas ini masih belum optimal. Strategi pengarusutamaan gender yang digaungkan oleh gugus tugas tersebut hingga kni belum berjalan sesuai yang diharapkan.
"Di tingkat daerah, gugus tugas ini belum punya kekuatan sehingga kurang optimal," kata Jonhar yang saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
(up/ndr)
