"Kalau yang disadap benar Presiden, secara etika itu tidak benar. Sudah menciderai hubungan antarnegara," kata Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Pramono mengatakan penyadapan antarnegara sebenarnya lazim dilakukan. Namun menjadi tidak etis saat yang disadap adalah kepala negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ikhwal soal penyadapan ini diberitakan oleh sebuah media Australia. Media Australia itu mengutip sumber anonim dari intelijen dan Kementerian Luar Negeri. Media yang memberitakan adalah kelompok Fairfax Media yang membawahi The Age dan The Sydney Morning Herald.
Australia dalam hal ini hanya menerima keuntungan dari hasil sadapan itu. Sementara yang melakukan penyadapan disebutkan adalah intelijen AS dan Inggris. Hasil penyadapan itu digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk dukungan untuk memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB.
(trq/van)