Kisruh Pembagian Pimpinan Komisi di DPR Menyedihkan

Jakarta - Berlarut-larutnya kisruh pembagian pimpinan komisi di DPR sangat menyedihkan. Bila kedua pihak, Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan, tidak ada yang mengalah, kisruh akan terus berlanjut. Penilaian ini disampaikan pengamat politik dari CSIS Rizal Sukma saat ditemui detikcom usai diskusi di gedung PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (277/10/2004). "Saya kira ini cukup menyedihkan. Untuk menentukan pimpinan komisi saja sampai ruwet. Sulit memang. Awalnya ada persoalan konsensus politik bahwa beberapa partai politik akan dapat bagian pimpinan komisi, tapi perkembangannya malah voting," ujarnya. Menurut Rizal, agak sulit untuk menilai siapa yang lebih benar posisinya. Karena di satu pihak, dalam politik, voting merupakan mekanisme yang paling sah dalam menentukan suatu persoalan. Namun, perlu dipertanyakan mengapa kesepakatan pada 15 Oktober itu dilanggar Golkar, PDIP, dan PKB. Rizal menilai, untuk menyelesaikan masalah ini, jalan tercepat adalah mengembalikan pada kesepakatan 15 Oktober lalu mengenai sistem proporsional. "Kalau mereka kembali pada kesepakatan 15 Oktober, masalah ini tidak terlalu lama. Kalau voting, maka seluruh jabatan di komisi-komisi akan dipegang PDIP, Golkar dan PKB. Sebenarnya, ini tidak salah, karena politik itu suara terbesar. Tapi, ini akan memperlama kisruh yang terjadi," ungkapnya. (asy/)