Malaysia-RI Siapkan 24 Titik Pemulangan TKI

Jakarta - Pemerintah Malaysia dan Indonesia telah menyiapkan sekitar 24 titik pemulangan TKI dari negeri jiran. Rinciannya, 12 titik di Malaysia dan 12 titik di Indonesia.Hal itu diungkapkan Dubes RI untuk Malaysia Rusdiharjo usai rakor kesra khusus membahas pemulangan TKI di kantor Menko Kesra, Jl.Medan Merdeka Barat, Jakpus, Rabu (27/10/2004).Titik-titik itu, untuk jalan darat, hanya ada satu yaitu di jalur Tebedu (Malaysia) dan Entikong, Kalbar. Untuk jalur udara, bandara di Kuala Lumpur, Bayan Lepas di Pulau Penang, Bandara Ipoh-Perak, Batu Berendam (Malaka), Kuching (Sarawak), Kota Kinabalu (Sabah).Untuk laut, Pelabuhan Langkawi (Kedah), Pelabuhan Klang (Selangor), Port Dikson (Negeri Sembilan), Pasir Gudang (Malaka), Johor (Pulau Penang), Setulang Laut, Kukup, Sandakan, Tawau, dan Udet (Sabah).Sedangkan untuk titik di Indonesia, menurut Menaker Fahmi Idris, jalur darat ada di Entikong-Kalbar. Jalur laut adalah Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan, Pare-pare, Tanjung Pinang, Kuala Tungkal (rencananya akan dipindahkan ke Batam). Titik jalur udara adalah bandara di Jakarta, Medan, Surabaya, Yogya dan Pekanbaru.Keenam KaliMenaker menjelaskan, pemulangan TKI yang akan datang adalah yang keenam kalinya sejak 1997. "Kebijakan ini berkaitan dengan aturan yang diterapkan di Malaysia. Kedua soal suplai human kebutuhan tenaga kerja di Malaysia. Ketiga, kesempatan kerja di Malaysia yang terbatas sehingga banyak TKI yang mencari kesempatan dengan berbagai cara, terutama masuk secara ilegal," papar Fahmi.Menurutnya, pemecahan masalah ini harus dilakukan oleh kedua negara secara simultan. Pertama, izin kerja harus dipermudah oleh Malaysia. Kedua, Indonesia juga mempermudah mempersiapkan dokumen-dokumen perjalanan. Ketiga, harus ditata antara pelaksana PJTKI di Indonesia dengan agen-agen di Malaysia supaya pengiriman berdasarkan job ordery yang jelas.Namun menurut, Fahmi, di mana pun selalu ada penyimpangan. "Penyimpangan yang dilakukan di Malaysia para majikan yang kebanyakan adalah pengusaha kebun lebih suka memilih orang Indonesia yang memang cocok bekerja di perkebunan sehingga banyak yang masuk secara ilegal. Ini harus secara bertahap diubah termasuk kultur kerja. Tetapi ini tidak ringan," demikian Fahmi. (nrl/)