ICW: Pengadilan Tipikor Siaga 1, Vonis Ringan dan Hakim Ditangkap KPK

Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai semakin mengkhawatirkan. Gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas hingga hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin sering.

"Dari catatan kita, pengadilan Tipikor siaga 1. Vonis Tipikor masih cenderung ringan. Ada 5 hakim pengadilan Tipikor ditangkap KPK," jelas peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan, Emerson Yuntho.

Hal itu disampaikan Emerson dalam jumpa pers 'Tren Vonis Korupsi Semester I 2013: Lampu Kuning Pengadilan Tipikor' di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2013).

Evaluasi ICW 3,5 tahun terakhir hingga semester I 2013 di pengadilan yang ada di Indonesia, ada 461 kasus korupsi yang ditangani pengadilan negeri dan pengadilan Tipikor.

Untuk tren vonis adalah:

143 Kasus divonis bebas
185 Kasus divonis bui kurang dari 1 tahun
167 Kasus divonis bui 1-2 tahun
217 Kasus divonis bui 2,1-5 tahun
35 Kasus divonis 5-10 tahun
5 Kasus divonis bui lebih dari 10 tahun

"Di atas 5 sampai 10 tahun masih kecil. Artinya, vonis yang dijatuhkan masih ringan. Kenapa kami bilang siaga 1? Karena ada penurunan. Tipikor vonis bebas mulai menurun namun secara keseluruhan terdakwa 1-5 tahun penjara tidak memberikan efek jera. Kasus pencurian malah lebih berat daripada kasus korupsi," jelas Emerson.

Mengenai kerugian negara, dari 2010 hingga semester I 2013 tercatat Rp 6,4 triliun, termasuk 228 terdakwa yang membuat negara rugi Rp 1,2 triliun.

"Yang paling banyak anggota DPRD atau DPR, pegawai dinas, swasta, staf pemerintahan. Aparat penegak hukum masih kecil kecenderungannya (pelaku korupsi), tidak ada prioritas yang jelas terdakwa korupsi," paparnya.

Sedangkan hakim pengadilan Tipikor menjadi koruptor, dalam 3,5 tahun terakhir tercatat 5 hakim yang ditangkap karena menerima suap dan melakukan korupsi yakni: Kartini Marpaung (Semarang), Heru Kisbandono (Pontianak), Setiabudi (Bandung), Pragsono dan Asmadinata (Semarang).

"Keberadaan hakim Tipikor di Indonesia harus dievaluasi, diduga menerima uang suap, dan beberapa masih nyambi sebagai advokat, jangan sampai hakim tipikor merangkap," tegas Emerson.

ICW memberikan usulan untuk menyelamatkan pengadilan Tipikor kepada Mahkamah Agung (MA). MA harus membuat evaluasi kinerja, proses seleksi hakim dan bujeting.

"Vonis bebas menurun tapi vonis ringan harus menjadi perhatian. Selain KPK, pengadilan Tipikor termasuk andalan membungkam koruptor. Publik sedang menunggu pengadilan koruptor yang galak yang berani memberi vonis berat," tandas Emerson.

(nwk/nrl)