Hidayat Imbau Pimpinan DPR Tengahi Ribut Pimpinan Komisi

Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nurwahid setuju penunjukan pimpinan komisi-komisi DPR dilakukan dengan musyawarah. Hal ini sebangun dengan usulan 5 fraksi DPR yang memboikot sidang paripurna DPR dengan agenda membahas pimpinan komisi. Tetapi dia menilai sebaiknya pimpinan DPR turun tangan menuntaskan sengketa itu."Mengapa bukan musyawarah yang dikedepankan?" komentar Hidayat mengomentari tarik ulur di DPR, usai memberikan ceramah di Masjid Baitul Ihsan Kompleks Bank Indonesia, Jl.Budi Kemuliaan, Jakpus, Rabu (27/10/2004). Seperti diketahui, 5 fraksi yang selama ini dikenal mendukung SBY, setuju pimpinan komisi dilakukan dengan musyawarah.Tapi 5 fraksi lainnya yang menargetkan menyapu bersih pimpinan komisi dan jumlahnya lebih besar, bersikeras digelar voting. "Voting merupakan mekanisme pengambilan keputusan. Kemudian ada keinginan-keinginan kuat untuk tidak menempuh voting. Cara voting tersebut bukan masalah menang atau kalah yng dipermasalahkan, karena menang atau kalah dalam demokrasi adalah hal yang biasa. Tetapi ada kekhawatiran dengan adanya voting itu, "melanggengkan" suasana tidak harmonis," urai Hidayat."Mengapa bukan musyawarah yang dikedepankan? Toh kalau voting terjadi, pembagian kursi pimpinan komisi kemungkinan juga akan merata karena pembagian ketua komisi tidak dilakukan di paripurna, tapi dilakukan di masing-masing komisi," jelas Hidayat."Jadi maksud saya, kalau pun toh akhirnya sama saja tidak mungkin disapu bersih karena nanti juga terjadi keberagaman, mengapa tidak didahulukan musyawarah untuk mufakat? Toh dengan musyawarah akan menghadirkan keberagaman juga," imbuh eks Presiden PKS ini.Menurut Hidayat, ada baiknya pimpinan Dewan turun tangan menuntaskan masalah itu."Tetapi tentu saja masalah ini akan dikembalikan ke pimpinan Dewan karena pimpinan Dewanlah yang seharusnya mengambil peran yang paling baik untuk menyelesaikan masalah ini,"demikian Hidayat. (nrl/)