SBY Juga Dilapori Kasus Hukum yang Mengada-ada di Daerah

Jakarta - Presiden SBY mengaku juga sering menerima laporan dari kepala daerah soal penanganan kasus hukum yang sangat mengada-ada dan mencari-cari kesalahan. Penanganan kasusnya oleh penegak hukum akhir bertujuan mencari uang 'damai'.

"Saya sering berkunjung ke daerah, pimpinan daerah gubernur, bupati, wali kota, mengadu kepada saya. 'Masih ada Pak, kami ini dicari-cari salahya'. Setelah dicari-cari kesalahannya, katanya bisa diatur," ujar SBY.

Hal itu disampaikan dalam acara pembukaan rakernas Bantuan Hukum di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (26/7/2013). Hadir dalam
acara ini puluhan pimpinan organisasi Pemberi Bantuan Hukum se-Indonesia.

SBY mengatakan dirinya sudah berulang kali menyampaikan kepada semua aparat penegak hukum. SBY menegaskan bahwa jangan sampai hal seperti itu terjadi dalam proses hukum di Indonesia.

"Jangan sampai ada oknum atau kasus seperti itu. Jelas itu bukan policy, jelas itu bukan harapan dari kita semua," imbuhnya.

SBY juga mengingatkan bahwa proses hukum itu harus bebas dari tekanan dari pihak manapun. Keadilan itu harus ditegakkan seadil-adilnya.

"Tekanan itu, misalnya orang yang tidak salah, dihukum setinggi-tingginya. Atau yang nyata-nyata bersalah dibebaskan, itu tekanan. Baik dari penguasa, politisi, jenderal, LSM dan pers. Bebaskan semuanya itu, biarkan hukum dan keadilan berbicara. Saya mengajak semuanya jangan memberikan tekanan apa pun kepada para penegak hukum," tutupnya.

(mpr/lh)