Dukungan Pelarangan Parsel untuk Pejabat Meluas

Jakarta - Pelarangan parsel bagi pejabat terus mendapat dukungan. Ketua PP Muhammadiyah syafi'i Ma'arif mendukung hal itu. Menurut dia, sudah seharusnya, budaya di birokrasi harus diubah. "Itu bagus, kalau ada pelarangan pemberian parsel dari bawahan ke atasan karena atasan kan sudah kaya. Jadi memang budaya di birokrasi harus diubah," kata Syafi'i seusai bertemu Wapres M Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/10/2004). Menurut Syafi'i, selama ini birokrasi lebih ingin dilayani. "Padahal, seharusnya kan menjadi pelayan tetapi kalau parsel dari atasan ke bawahan ya tidak apa-apa," lanjut Syafi'i. Sebelumnya pelarangan parsel bagi pejabat ini telah didukung oleh sejumlah kalangan, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Tindak Pidaha Korupsi (KPK), Menteri Agama Maftuh Basyuni, MUI, dan lain-lain. Intinya, pemberian parsel kepada pejabat bisa mendekatkan pada penyuapan kepada pejabat. Pasalnya, parsel zaman sekarang, tidak hanya berisikan barang-barang murahan, tapi bisa juga barang yang harganya selangit. Bila praktek seperti ini tidak dilarang, tidak menutup kemungkinan membuka peluang penyuapan. (asy/)