Anggota DPR Dukung KPK Selidiki Proyek Pantura

Jakarta - Dorongan agar KPK menyelidiki proyek perbaikan jalan di jalur Pantura menguat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera melakukan audit agar KPK bisa segera melakukan penyelidikan.

"Ini terlalu besar anggaran, seharusnya dimaksimalkan dengan menggunakan material yang tahan lama sehingga biaya perawatan murah meskipun awalnya mahal. Langkah KPK masuk menjadi perhatian, dan kami harap KPK ikut memantau dugaan penyelewengan," kata anggota Komisi V DPR, Roem Kono, kepada detikcom, Kamis (25/7/2013).

Untuk mendukung masuknya KPK dalam mengungkap dugaan penyelewengan dalam proyek itu, Roem mendorong agar BPK segera melakukan audit. Audit diperlukan agar KPK bisa dengan mudah masuk memutuskan apakah ada penyelewengan dari proyek yang tidak pernah usai di Pantura.

"BPK segera lakukan audit, itu sudah kewajiban dan tugas mereka. DPR akan mendorong secara politik jika ada kejanggalan," tutur Wasekjen Golkar ini.

Roem mengatakan tata cara perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa (Pantura) mesti dirombak. Hal itu perlu dilakukan, mengingat dari tahun ke tahun Pantura sudah terlalu banyak menyerap anggaran negara, bahkan proyek perbaikan jalan ini dianggap sebagai proyek abadi oleh pihak terkait.

"Ini kita tahu setiap mudik selalu ada masalah di Pantura. Saya harap PU (Kementrian PU) memaksimalkan daya upaya untuk perbaikan jalan rusak. Perlu reformasi dalam penanganan Pantura," tuturnya.

Roem yang baru saja menyelesaikan kunjungan kerja ke sepanjang jalan Pantura menjelaskan, salah satu masalah paling krusial penyebab kerusakan jalan adalah kendaraan-kendaraan besar melebihi tonase yang dianjurkan. Melihat kelayakan jalan, lubang-lubang besar menjadi pemandangan tidak asing.

"Kita baru kunker, patut diakui banyak kelemahan. Soal tonase dan lubang yang bisa membahayakan nyawa. Jelas ini butuh reformasi pengelolaan, terlebih mayoritas rakyat menggunakan jalur darat," papar Roem.

Memang, setiap tahun dianggarkan biaya pemeliharaan, namun dengan nilai Rp1,2 triliun hal itu sangat mahal jika pembangunan juga pemeliharaan dilakukan dengan benar. Untuk itu, Komisi V mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak melirik dugaan penyelewengan di Pantura.

"Ini terlalu besar anggaran, seharusnya dimaksimalkan dengan menggunakan material yang tahan lama sehingga biaya perawatan murah meskipun awalnya mahal. Langkah KPK masuk menjadi perhatian, dan kami harap KPK ikut memantau dugaan penyelewengan," tutupnya.


(trq/rni)