"Kalau ternyata jadi semacam proyek terus menerus, harus ada upaya penegakan hukum termasuk siapa yang bertanggungjawab secara hukum. Maka keinginan komisi V untuk mengaudit itu kita dukung," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2013).
"Kita mendorong apa yang jadi keinginan teman-teman atas audit jalan Pantura itu," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak saya kenal Pantura setiap mau lebaran selalu ada renovasi. Sehingga ini jadi kecurigaan, jangan sampai ini jadi objek tetap orang-orang yang selama ini dapat keuntungan kalau jalan rusak. Kenapa nggak jauh-jauh dari lebaran?" kata Pramono.
"Saya menangkap kesan perbaikan sebelum lebaran itu seperti diproyekkan. Ini seperti orang kayak dapat THR aja," kritiknya
Karenanya baik Kementeri Pekerjan Umum (PU) maupun instansi lain perlu menjelaskan dan bertanggungjawab atas proyek 'lebaran' ini.
"Selain PU, semua instansi (yang terlibat) harus bertanggung jawab. Masa setiap lebaran dan kerjaannyaa juga bagian tengah itu-itu aja," ucap politisi PDIP itu.
(iqb/fjp)