Kepala BIN Sebaiknya dari Sipil

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sebaiknya dijabat kalangan sipil profesional yang tidak mempunyai beban atau muatan politik masa lalu maupun sekarang."BIN seharusnya bernar-benar menjadi alat negara, bukan kekuasaan. Karena itu jabatan kepala BIN sebaiknya bukan political appointee seperti yang terjadi selama ini, melainkan jabatan karir."Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institue for Policy Studies (IPS) Fadli Zon dalam keterangan persnya, Rabu (27/10/2004). Namun dia tidak merekomendasikan nama."Hingga masa pemerintahan Mega, BIN menjadi bagian dari kabinet, sehingga jabatan kepala BIN itu merupakan jabatan politik. Karena itu wajar jika BIN dikepalai fungsionaris partai yang berkuasa," sebutnya.Namun dengan semangat perubahan sekarang, lanjut dia, keputusan pemerintahan SBY untuk menempatkan BIN di bawah menteri adalah keputusan yang tepat. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan masyarakat agar TNI dan Polri juga berada di bawah menteri."Inilah implementasi dari supremasi sipil. Karena itu, sebaiknya BIN dipimpin oleh orang sipil profesional dengan latar belakang intelijen yang baik, dan akan lebih baik lagi kalau berasal dari institusi itu sendiri," sebut Fadli. (sss/)