Pimpinan Serikat Pekerja Ragukan Menaker Fahmi Idris

Jakarta - Para pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh tingkat nasional meragukan kemampuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris dalam menangani kasus-kasus ketenagakerjaan. Fahmi juga diragukan akan membawa perubahan, apalagi kejutan seperti halnya diinginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam 100 hari pertama.Keraguan disampaikan para "pentolan" buruh dalam diskusi dan silaturahmi serikat buruh dan serikat pekerja di RM Handayani, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Selasa (26/10/2004). Hadir Ketua SBSI Mokhtar Pakpahan, Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Eggie Sudjana, Presiden KSPI Rustam, Sekjen Aspek Indonesia Saeful Tavip dan lain-lain.Pengangkatan Fahmi sebagai Menakertrans, menurut Eggie menunjukkan Presiden SBY lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan dengan pekerja atau buruh. "Fahmi Idris tak mempunyai background tenaga kerja sama sekali. Fahmi ini pengusaha, sehingga jangan harap kebijakannya akan pro pekerja," kata Eggie.Pernyataan senada juga diungkapkan Mokhtar Pakpahan. "Selama Fahmi menjadi menteri, tidak ada trackrecord keberhasilan sama sekali. Kebijakannya tak ada yang membela kaum buruh," katanya.Sementara Sekjen Aspek Saepul Tavip menantang Menaker baru untuk membuat gebrakan. Gebrakan itu adalah, amandamen UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). "Kedua UU itu sangat buruk. Tak mampu memberikan perlindungan yang mendasar bagi buruh. Bahkan mengeksploitasi buruh. Wajar jika UU ini harus dibatalkan," kata Tavip. (jon/)