Ogah Dinilai Melorot Beri Bantuan Sosial

Jakarta - Kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak kalau partainya dinilai merosot dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Menurut mereka itu hanya penilaian subyektif dan keberadaan media yang seperti sentimen untuk memberitakan aktivitas sosial yang dipelopori PKS.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Indra mengatakan tidak ada perubahan visi partainya dalam memberikan bantuan sosial. Hanya saja, kata dia, sudut pandang yang disorot masyarakat sudah berubah terkait persoalan PKS. Ia tidak memungkiri kalau PKS saat ini seringkali menjadi santapan utama berita politik dan hukum dengan persepsi yang negatif.

Apalagi kasus bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang sekarang sudah dalam proses persidangan tindak pidana korupsi. “Ya, maaf. Mungkin media sentimen dan liputan yang kurang soal kegiatan positif kami. Tapi, kami soal ini (bantuan) masih sama saja bahkan makin besar sampai sekarang,” kata Indra mengklaim.

Indra, yang duduk di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan partainya ketika terjadi bencana sosial selalu berusaha terdepan dalam memberikan bantuan. Menurutnya, PKS punya anggaran tersendiri untuk aktivitas bantuan sosial. Dalam memberikan bantuan, PKS juga terbiasa rutin berkoordinasi mulai dari tingkat ranting sampai pusat. “Kami ingin memberikan syiar. Ya, saat ini memang sepi sorotan media,” ujarnya kepada Detik, Senin (22/7).

Ia mencontohkan dalam gempa Aceh belum lama ini, PKS juga sudah mengirim bantuan materi dan tenaga medis. Begitu pun dengan gempa lainnya yang pernah terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Adapun kegiatan lain seperti aksi long march ribuan kader PKS dari Tugu Tani-Monas-Bundaran HI ketika tiga hari sebelum Ramadan yang dilakukan PKS juga luput dari pantauan media. Padahal, aksi ini diklaim termasuk long march yang terbesar.

Juru bicara PKS Mardani Ali Sera mengatakan bantuan sosial sudah menjadi komitmen sejak partai berdiri. Pemberian bantuan sosial dilakukan menyesuaikan solidaritas umat beragama dan tidak pernah menjadi beban PKS. Ia mengatakan, PKS mulai dari cabang ranting hingga pusat ada sistem koordinasi terkait sistem bantuan sosial ke daerah yang terkena bencana. Total kalkulasi dana selalu disiapkan sebelum pemberian bantuan.

“Kami enggak akan tinggal diam. Pasti membantu sesuai kemampuan kami. Itu sudah komitmen,” kata anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR ini kepada Detik Senin (22/7).

Secara terpisah, salah seorang simpatisan PKS dari Pondok Kopi, Jakarta Timur, Wahyudi, 33, mengatakan setiap kelompok pengajian tingkat halaqoh di tingkat ranting serta DPC punya kewajiban membantu ke korban bencana. Namun, jumlah materi bantuannya sesuai kemampuan dan tidak dipaksakan. Ia menyebutkan tidak ada perbedaan ketika PKS saat 2004 dengan yang sekarang.

Untuk bencana di daerah masing-masing seperti banjir Jakarta, setiap DPC punya program bantuan tersendiri dan terstruktur dengan sumbangan secara bersama. Hal ini dilakukan ketika Jakarta lumpuh total karena banjir di akhir dan awal tahun. Beberapa DPC yang memang daerahnya langganan banjir seperti Kampung Melayu, Kampung Pulo, dan Cililitan Bawah punya kesiapan dengan program bantuan. "Pascabanjir, kami juga biasa kasih bantuan jalan rusak, bolong, dan lain-lain," kata Wahyudi saat ditemui Detik Senin (22/7).

Menurut dia, untuk bantuan korban bencana besar, biasanya koordinasi pengumpulan dana bantuan bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti melalui murabbi (pembimbing) yang sudah memiliki binaan. Selain itu, jaringan di level kader pengusaha dan relasi di kampus juga disertakan dalam aktivitas bantuan sosial. “Kalau yang tidak mampu ya tidak apa-apa dan enggak ikut nyumbang. Tapi, kalau setiap liqo itu pasti ada,” ujarnya menjelaskan.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bakti menilai ada beberapa faktor penurunan PKS terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Di mata Ikrar, hal ini tentu tidak bisa disamakan ketika PKS pada 2004 lalu. Dia mengatakan salah satu faktor karena persoalan internal partai sejak kasus Luthfi Hasan mencuat ke publik.

Dia menekankan persoalan ini jelas sangat mempengaruhi konsolidasi internal partai. Kemudian, PKS saat ini juga tengah mempersiapkan strategi politik untuk Pemilu tahun depan sehingga mempengaruhi cara kebijakan seperti pemberian bantuan sosial. Lagipula, kata dia, kalau dibandingkan pada 2004 lalu jelas beda karena ketika itu PKS baru saja berubah nama dari sebelumnya Partai Keadilan yang presentasinya kecil untuk lolos di pemilu 2004.

Maka, salah satu untuk mendekatkan ke masyarakat adalah dengan cara pemberian bantuan sosial yang gencar dan ketika itu sudah menjadi ciri khas. "Ya, dulu kan gempa juga sering terjadi. Mulai tsunami Aceh, Mandailing Natal, dan lain-lain. Sekarang beda. Mereka juga terpengaruh persoalan internal dan kesibukan untuk persiapan Pemilu tahun depan," kata Ikrar kepada Detik Selasa (23/7).



(brn/brn)