.webp)
"Ya tetaplah (blusukan) sepanjang masih punya kaki," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013).
Menurut dia, 'ritual' blusukan yang dilakoninya bukan suatu bentuk pemborosan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Wali Kota Solo menjelaskan anggaran Rp 26,6 miliar per tahun guna biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang dikoordinasikan untuk penanganan masalah sosial, seperti santunan kebakaran dan antisipasi terjadinya gesekan massa.
"Itu dana taktis, dana operasional yang digunakan untuk koordinasi masalah-masalah sosial, masalah keamanan, kebakaran. Kita bantu pakai uang itu. Misalnya ada gesekan antar warga, dana taktisnya untuk konsumsi aparat. Dana blusukan nggak ada," ungkap Jokowi.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat perkotaan Andrinof Chaniago berpendapat dana operasional tersebut bukan suatu langkah pemborosan sepanjang dibuktikan melalui kinerja yang baik.
"Kalau boros ukurannya apa? Kalau dibandingkan dengan gubernur sebelumnya, itu belum bisa dibilang pemborosan. Bisa orang alihkan prioritas, tidak hanya kegiatan tapi cara kerja. Kegiatan lapangan itu memang memakan tambahan biaya," ujar Andrinof saat dihubungi detikcom.
Andrinof menilai langkah Jokowi melakukan blusukan sudah efektif sehingga bisa lebih detail mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat.
"Itu hanya proyek murah. Faktanya anggaran itu besar, tapi efektif. Fitra harusnya lihat secara keseluruhan, nilai penghemat terhadap pemborosan jumlahnya sudah triliunan, jelas bahwa Jokowi-Ahok melakukan upaya perbaikan tata keuangan. Fitra hanya lihat hitungan kecil yang jumlahnya sekian miliar, kalau boros, apa bentuk borosnya," kata Andrinof.
(aan/nrl)
