Tetap Voting, Lima Fraksi akan Boikot Lagi Paripurna DPR

Tetap Voting, Lima Fraksi akan Boikot Lagi Paripurna DPR

- detikNews
Selasa, 26 Okt 2004 17:57 WIB
Jakarta - Lima fraksi mengancam tidak akan menghadiri rapat paripurna pada Rabu (27/10/2004) besok, jika proses penentuan pimpinan komisi tetap diputuskan lewat voting.Kelima fraksi tersebut yakni, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD)."Besok, F-PAN tidak hadir di paripurna selama kondisi masih seperti ini.Sikap kita bukan anti voting karena diperlukan dalam demokrasi. Yang jelas kita menolak sikap yang mengingkari kesepakatan sebelumnya," kata Ketua F-PAN Abdillah Thoha usai bertemu dengan Pimpinan DPR Agung Laksono di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10/2004).Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Sukartono. "Untuk rapat konsultasi besok, kami belum bisa memastikan akan hadir. Kalau tidak kembali ke proporsional, kami tetap menganggap ini sebagai pengingkaran kesepakatan sehingga tidak akan menghadiri rapat paripurna besok," paparnya.Menurut Sukartono, pimpinan dewan berencna bertemu dengan lima fraksi lainnya yaitu Golkar, PDIP, PBR, PKB dan PDS pada Selasa (26/10/2004). Selanjutnya, akan bertemu sepuluh fraksi untuk menyatukan pendapat.Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar membantah lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan memboikot paripurna DPR. "Ketidakhadiran lima fraksi yang menyebabkan rapat tidak kuorum karena adanya pengingkaran kesepakatan yang telah diambil seluruh fraksi tanggal 18 Oktober 2004," jelas Hazrul.Menurutnya, rapat konsultasi tanggal 18 Oktober telah menghasilkan kesepakatan yang telah dituangkan secara tertulis dalam surat Setjen DPR RI No. KD. 02/5387/DPR RI/2004 tentang Komposisi Pimpinan Kelengkapan Dewan yang dibagi secara proporsional. Namun, dalam rapat konsultasi pada 22 Oktober 2004 diputuskan penentuan pimpinan komisi lewat voting."Ketidakhadiran kami merupakan respon terhadap pengingkaran hasil rapat konsultasi tersebut," imbuhnya. (aan/)


Berita Terkait