5 Alasan Blusukan Jokowi Harus Dipertahankan

Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo dikenal dengan aksi blusukan atau pergi ke daerah untuk bertemu masyarakat. Namun akhir-akhir ini, langkah ini dikritik. Ada yang menyebut boros, sebagian lagi tak berguna. Benarkah?

Jokowi pun memberi sejumlah alasan kenapa dia melakukan blusukan. Para pendukungnya dari PDIP dan Gerindra juga membela.

Berikut lima alasan kenapa blusukan Jokowi harus dipertahankan:

Tidak Boros

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.

Dikonfirmasi soal ini, Jokowi mengakui memang ada dana operasional yang dianggarkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Namun dana operasional itu tak sepenuhnya digunakan untuk memfasilitasi kegiatan blusukan.

"Dana operasional itu memang ada, tapi nggak langsung habis, separuhnya aja nggak habis," kata Jokowi usai.

Eks wali kota Solo ini juga mengakui jumlah dana operasional itu mencapai Rp 34 juta per hari. "Ya itu memang benar, tapi saya nggak pernah pegang uangnya. Ya dana-dana itu untuk dana sosial, kalau ada gesekan warga, kebakaran," paparnya.

Lalu bagaimana dengan aksi bagi-bagi buku yang kerap dilakukan Jokowi saat blusukan? "Itu dananya dari CSR (corporate social responbility)," jawab Jokowi.

Modal Jalan Kaki

Lebih lanjut menanggapi data FITRA, Jokowi memastikan tak ada modal besar untuk blusukan. Dana operasional yang dia keluarkan untuk kepentingan sosial warga.

Bahkan, pria 52 tahun ini memastikan, modal blusukan hanya jalan kaki.

"Blusukan nggak ada anggaran, cuma modal jalan kaki. Kalau nggak pengen jalan kaki ya nggak usah blusukan," kata Jokowi.

Fungsi Kontrol

Jokowi menolak untuk berhenti blusukan. Menurut dia, blusukan perlu dilakukan untuk mengontrol program kerja yang sudah dilakukan. Jika tidak dilakukan blusukan, maka bisa jadi pengerjaan suatu program tak sesuai dengan yang dilaporkan oleh anak buah.

"Blusukan fungsinya sebagai manajemen kontrol pengawasan, nggak ada yang lain. Kalau nggak ada manajemen kontrol terus gimana?" ujarnya.

Terbukti dengan adanya kontrol dari Jokowi, sejumlah program bisa berjalan. Termasuk saat terjadi bencana banjir. Mantan Wali Kota Solo ini terjun langsung ke lapangan dalam proses perbaikan tanggul jebol.

Serap Aspirasi Masyarakat

Gerindra membela Jokowi soal aksi blusukan. Aksi itu tetap perlu dipertahankan karena untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Saya kira blusukan itu salah satu metode incognito atau metode yang tidak terlalu protokoler supaya bisa menyerap aspirasi masyarakat," kata Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon.

Pandangan senada disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Tjahjo sepakat agar Jokowi melanjutkan blusukan yang sudah menjadi gaya kepemimpinannya.

"Blusukan kan gaya kepemimpinan agar dapat langsung mendengar aspirasi masyarakat," tegas Tjahjo.

Terbukti Memberi Hasil Positif

Menurut pihak Gerindra, sedikitnya ada tiga program yang sudah terealisai gara-gara Jokowi blusukan. Program itu adalah normalisasi waduk Pluit, pembangunan rusun, dan kampung deret.

Saat ini waduk Pluit sudah dalam tahap normalisasi. Peran Jokowi memang sangat sentral, mulai dari proses negosiasi dengan warga yang sempat tinggal di lokasi, hingga pengawasan para pekerja.

Pembangunan rusun dan kampung deret juga bentuk efektif dari blusukan Jokowi. Dari situ, dia mendengar masukan dan keluhan masyarakat.